Tak cuma itu. Pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara dan stimulan sosial ekonomi untuk mendukung roda perekonomian warga yang porak-poranda. Totalnya Rp 241,6 miliar, disalurkan lewat PT Pos Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri turun tangan dengan bantuan peralatan. Mulai dari 250 paket perlengkapan ibadah hingga alat berat seperti dump truck dan excavator. Semua untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Namun begitu, bantuan langsung bukanlah akhir cerita. Tito juga menyebut soal rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak parah atau hilang.
"Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan," tegasnya.
Di sini lagi-lagi data menjadi penentu. Percepatan pembangunan huntap bergantung pada kelengkapan data dari pemda, termasuk pilihan warga: mau dibangun di lahan sendiri atau di kawasan komunal. Tito pun meminta para kepala daerah segera membentuk tim pendata. Detail adalah kunci.
Dalam kunjungan kerja ke Pidie Jaya, Tito tidak sendirian. Turut hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pejabat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Wakil Gubernur Aceh, Bupati setempat, serta pimpinan Pos Indonesia. Sebuah sinyal bahwa pemulihan ini menjadi perhatian banyak pihak.
Pelajaran dari Pidie Jaya jelas. Di tengah situasi darurat, ketepatan dan kecepatan administratif bukanlah birokrasi yang berbelit. Itu justru menjadi jalan tol agar bantuan sampai tepat waktu ke yang paling membutuhkan.
Artikel Terkait
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Peringatkan Indonesia Akan Berebut Pasokan Migas dengan China dan India
Fadli Zon Apresiasi Kolaborasi Swasta dalam Pemajuan Museum dan Cagar Budaya
TNI Buka Pendaftaran Taruna Akademi TNI 2026, Berikut Syarat dan Jadwalnya
PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik Khusus Pelanggan 1 Fasa di Ramadan 2026