Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Peringatkan Indonesia Akan Berebut Pasokan Migas dengan China dan India

Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR dari PAN, punya peringatan keras buat pemerintah. Ia mendesak Ditjen Migas dan Pertamina untuk mewaspadai persaingan ketat di pasar minyak global. Ancaman utamanya? Negara-negara raksasa yang juga bergantung pada Timur Tengah.

Menurut Eddy, posisi Indonesia sebenarnya tak terlalu buruk. "Kita cuma impor 20 persen kebutuhan migas dari sana," katanya, Sabtu lalu. Sisa pasokan datang dari Nigeria, Angola, Australia, bahkan Brazil. Artinya, saat pasokan dari Selat Hormuz macet, Indonesia punya opsi lain.

Tapi di situlah masalahnya.

Di sisi lain, negara-negara seperti China dan India punya volume impor yang jauh lebih gila. China butuh sekitar 11 juta barel per hari. India menyusul di angka 6 juta. Sementara Jepang dan Korea Selatan masing-masing di kisaran 2 hingga 2,5 juta barel.

"Nah, persentase ketergantungan mereka ke Timur Tengah jauh lebih tinggi," jelas Eddy. China dan India sekitar 55-60 persen. Jepang dan Korsel bahkan bisa 80-90 persen.

Kalau Selat Hormuz benar-benar ditutup, apa yang terjadi? Negara-negara besar itu bakal kalang kabut. Mereka akan berburu pasokan dari sumber lain sumber yang selama ini juga jadi pemasok kita.

"Dengan kata lain, Indonesia bisa 'berebut' pasokan minyak dan gasnya dengan negara-negara importir raksasa lainnya,"

Ujung-ujungnya, harga bisa melambung tinggi. Situasinya makin runyam karena konflik di kawasan yang makin panas. Iran diketahui kerap meluncurkan serangan ke sejumlah negara produsen minyak kunci.

Politikus yang juga doktor ilmu politik UI ini punya beberapa langkah konkret. Pertama, pastikan komitmen negara pemasok ke Indonesia benar-benar kuat, tidak mudah goyah. Kedua, antisipasi lonjakan harga ekstrem jika infrastruktur migas di Arab Saudi, UEA, atau Qatar rusak parah.

Lalu yang ketiga, percepat diversifikasi. "Dari Amerika Serikat, misalnya. Kita sudah punya perjanjian dagang yang mewajibkan kita beli minyak mentah dan LNG mereka," lanjut Waketum PAN ini.

Intinya, dalam kondisi perang seperti sekarang, kita enggak bisa lagi cuma mikir soal ketersediaan. Yang lebih penting adalah kehandalan pasokan. Apakah sumbernya bisa diandalkan saat krisis? Itu pertanyaan besarnya.

"Setelah Covid-19, inilah era disrupsi global baru," tegas anggota Komisi XII DPR ini. Setiap negara pasti akan mendahulukan kepentingan domestiknya sendiri saat darurat. Loyalitas dalam perdagangan energi bisa berubah dalam sekejap.

"Pada akhirnya, kondisi peperangan dan potensi krisis energi global saat ini semakin mendesak kita agar meningkatkan status ketahanan energi sejajar dengan ketahanan nasional,"

Peringatannya jelas. Ancaman krisis energi itu nyata, dan kita harus bergerak sekarang. Sebelum benar-benar terlambat.