Dubes Iran Tolak Mediasi Indonesia, Sebut Tak Ada Ruang Negosiasi dengan AS

“Kami tentu menghargai pesan dan kesiapan Indonesia untuk memediasi. Tapi, bagi kami, tidak ada ruang negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan yaitu Amerika Serikat.”

Kalimat tegas itu meluncur dari Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Iran untuk Indonesia. Ia sedang menanggapi sinyal kesiapan Jakarta untuk turun tangan meredakan ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel.

Pernyataannya disampaikan dalam sebuah konferensi pers, tak lama setelah dunia dikejutkan oleh wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Khamenei meninggal dalam serangan yang disebut-sebut dilancarkan AS-Israel awal pekan ini. Boroujerdi dengan lantang menegaskan, mediasi sudah bukan lagi solusi. Baginya, Amerika tak punya rekam jejak yang bisa dipercaya untuk patuh pada kesepakatan.

Gagasan Mediasi dari Jakarta

Sebelumnya, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri memang sudah angkat bicara. Lewat sebuah unggahan di media sosial, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terbang ke Teheran jika diperlukan, bertindak sebagai fasilitator dialog antara Washington dan Tehran.

Indonesia juga tak segan menyatakan kekecewaannya atas gagalnya perundingan damai yang berujung pada eskalasi militer. Pemerintah mendorong semua pihak untuk kembali ke jalur diplomasi.

“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif,” begitu bunyi pernyataan resmi itu.

Analisis Pakar: Daya Tawar Minim

Namun begitu, niat baik Jakarta ini langsung menuai tanggapan kritis dari sejumlah pengamat. Intinya sederhana: Indonesia dianggap tidak punya posisi yang cukup kuat untuk jadi penengah dalam konflik sekelas ini.

“Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” kata Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden, dengan nada realistis.

Pandangan serupa diungkapkan M. Waffa Kharisma dari CSIS.

“Indonesia tidak punya daya tawar apa pun dalam konflik ini dan dinamikanya masih sangat panas dan eskalatif sehingga makin sulit juga untuk menyerukan ketenangan dan deeskalasi,” ujarnya.

Menurut Waffa, langkah yang lebih masuk akal bagi Indonesia justru adalah bersiap-siap menghadapi dampak lanjutan konflik, alih-alih terjun langsung ke mediasi. Memperkuat daya tahan ekonomi nasional agar tak terpukul efek berantainya adalah prioritas.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Yusli Effendi, juga melihat ke arah sana. Ia menilai langkah paling realistis adalah fokus melindungi kepentingan nasional, terutama mengantisipasi guncangan harga minyak dunia yang bisa membebani APBN.

“Lonjakan harga minyak akibat konflik, terutama jika Selat Hormuz terganggu, akan langsung berdampak pada subsidi dan defisit anggaran,” jelas Effendi.