Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Diduga Terkait Proyek Outsourcing

Penampilan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, di Gedung KPK Rabu siang itu sudah bicara banyak. Dia berdiri di hadapan awak media dengan mengenakan rompi oranye khas Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagi yang paham, itu adalah penanda resmi: dia sudah berstatus tersangka.

“Saat penangkapan, saya sedang bersama Pak Gubernur Jawa Tengah,” ujar Fadia, menjawab pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggu.

Suasana hening sejenak. Lalu, apa yang sedang mereka bahas? Fadia menjelaskan, pertemuannya dengan Gubernur Ahmad Luthfi itu membahas soal izin. Tepatnya, izin untuk ketidakhadirannya dalam sebuah acara program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Membahas izin, sebab saya enggak bisa hadir acara MBG,” katanya.

Namun begitu, nada bicaranya berubah. Dia terlihat bingung, bahkan kesal, dengan tindakan KPK. Dengan tegas dia membantah terlibat dalam praktik suap. “Jadi, saya tidak ada OTT apa pun, dan barang serupiah pun tidak diambil. Demi Allah enggak ada,” tegasnya.

Sebenarnya, kisah ini sudah dimulai sejak awal Maret. Tepatnya tanggal 3 Maret 2026, KPK mengumumkan telah melakukan serangkaian operasi tangkap tangan di bulan Ramadhan. Operasi yang menciduk Fadia Arafiq ini disebut-sebut sebagai OTT ketujuh mereka tahun ini.

Menurut pengumuman resmi lembaga antirasuah, sang bupati ditangkap bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang. Tak hanya itu, KPK juga meringkus 11 orang lain dari Pekalongan. Salah satu nama yang mencolok adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Mohammad Yulian Akbar.

Lalu, apa akar persoalannya? Dari penelusuran sementara, OTT ini diduga kuat berkaitan dengan proyek pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing di sejumlah dinas Pemkab Pekalongan. Detailnya masih digali, tapi gelombang operasi ini jelas menyisakan banyak pertanyaan.

Di sisi lain, penangkapan yang terjadi saat bulan suci ini tentu menambah dimensi lain pada kasusnya. Publik kini menunggu, bagaimana proses hukum selanjutnya akan berjalan untuk pejabat yang kini resmi berstatus tersangka itu.