DPR Minta Pemerintah Antisipasi Nasib 58.000 Jamaah Umrah di Tengah Konflik Timur Tengah

Artinya, koordinasi harus diperluas hingga ke negara-negara transit tersebut melalui perwakilan diplomatik kita di sana.

Di sisi lain, DPR juga mengingatkan soal kemungkinan keterlambatan kepulangan. Pemerintah diminta siapkan skema akomodasi dan logistik jika ada jamaah yang harus tertahan lebih lama. Soal travel atau PPIU nakal juga jadi sorotan. Dalam situasi krisis seperti sekarang, potensi penelantaran jamaah bisa saja meningkat.

“Kementerian Haji harus bekerja sama dengan Kantor Urusan Haji di Arab Saudi, juga KJRI dan Konjen di sana, untuk memastikan tidak ada jamaah yang terlantar,” tegas Selly.

Mengingat situasi yang belum stabil, DPR pun mengimbau masyarakat untuk menunda dulu rencana umrahnya. Imbauan ini bersifat preventif, semata-mata untuk meminimalkan risiko.

Lalu bagaimana dengan haji tahun ini?

Selly menyebutkan, sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi tentang perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Persiapan haji tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu kepastian lebih lanjut. “Kita menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi,” katanya menutup pembicaraan.