Masalahnya sederhana tapi kerap pelik: lahan. Jika proses pembebasan lahan mandek, progres fisik pembangunan tol pasti akan tersendat. Basuki sendiri menyadari betapa rumitnya persoalan tanah di Sumbar. Dia pun mengingatkan semua pada kasus flyover Sitinjau Lauik yang hingga kini progresnya nol persen, semata-mata karena kendala lahan yang tak kunjung tuntas.
Menanggapi kekhawatiran itu, Anggota DPR RI Andre Rosiade menyebut langkah konkret sudah diambil. Dia mengaku telah meminta Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Sumbar untuk mengumpulkan para pihak terkait. Mulai dari Kepala BPN, gubernur, hingga bupati dan wali kota, untuk duduk bersama membahas pembebasan lahan.
"Rencananya nanti 6 April akan dibahas," ujar Andre.
Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR itu pun berharap masyarakat dan semua pemangku kepentingan bisa mendukung penuh. Baginya, akses tol ini bukan sekadar jalan beton. Lebih dari itu, ia adalah urat nadi baru yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang. Tanpa dukungan itu, target Oktober 2026 mungkin hanya akan jadi catatan di atas kertas.
Artikel Terkait
Penyaluran KUR untuk Penyintas Bencana Sumatera Tembus Rp12,23 Triliun
Gedung Majelis Pakar Iran di Qom Diserang AS dan Israel di Tengah Masa Suksesi
Menpora dan NOC Indonesia Serius Tangani Dugaan Pelecehan di Pelatnas Panjat Tebing
Kuasa Hukum Sebut Nikita Mirzani Rugi Lebih dari Rp200 Miliar Akibat Kasus Hukum