Pemprov NTB Pastikan Seluruh PMI dan Jemaah Umrah di Timur Tengah dalam Kondisi Aman

Dari Mataram, kabar baik datang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan bahwa seluruh warganya yang sedang berada di kawasan Timur Tengah baik itu pekerja migran maupun jemaah umrah dalam kondisi aman. Pemantauan intensif dilakukan oleh perwakilan Indonesia di masing-masing negara.

Menurut Ahsanul Khalik, selaku Juru Bicara Pemprov NTB yang juga menjabat Kepala Dinas Kominfotik, informasi ini didapat dari hasil koordinasi ketat dengan Disnakertrans NTB dan laporan resmi dari kementerian terkait.

"Berdasarkan koordinasi terakhir Disnakertrans NTB dengan BP2MI, seluruhnya dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,"

Khalik menyampaikan hal itu di Mataram, Selasa (3/3/2026), seperti dilansir Antara.

Soal angka, data resmi dari BP2MI mencatat ada 155 pekerja migran asal NTB di Timur Tengah. Rinciannya, 86 laki-laki dan 69 perempuan yang tersebar dari berbagai kabupaten dan kota di provinsi itu.

Namun begitu, perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada para PMI. Ada juga ratusan jemaah umrah asal NTB yang sedang berada di Tanah Suci. Berdasarkan catatan Kementerian Haji dan Umroh NTB per 2 Maret 2026, tercatat 1.415 orang telah diberangkatkan ke Jeddah sejak 19 Februari lalu. Mereka terbang lewat Bandara Lombok, mengikuti jadwal penerbangan yang diatur penyelenggara masing-masing.

Dari jumlah itu, 43 orang sudah kembali ke tanah air. Untuk sisanya? Rencana kepulangan dijadwalkan mulai 7 Maret nanti, seiring dengan durasi program umrah yang umumnya berlangsung 9 sampai 12 hari.

Khalik menambahkan harapannya,

"Kita doakan kepulangan jamaah umrah ini pada saatnya nanti lancar dan tidak terkendala."

Faktanya, saat ini masih ada 1.372 jemaah yang berada di Arab Saudi. Seluruhnya dilaporkan aman dan tengah menjalani rangkaian ibadah. Di sisi lain, Pemprov NTB mengaku telah menyiapkan skema koordinasi darurat jika situasi berkembang dan memerlukan tindakan perlindungan lebih lanjut.

Pesan terakhir dari pemerintah provinsi cukup jelas: masyarakat diminta untuk tetap tenang. Dan yang paling penting, hanya merujuk pada informasi-informasi resmi yang telah diverifikasi. Jangan sampai simpang-siur berita justru menimbulkan kecemasan yang tidak perlu.