Gubernur Jateng Tegaskan Kolaborasi dengan BPN Harus Terus Berlanjut

Soal LP2B, Lampri membeberkan angka yang cukup signifikan. Realisasi sertifikasinya pada 2025 mencapai sekitar 240 bidang, tersebar di Blora, Wonosobo, dan Cilacap masing-masing 80 bidang. Kalau diakumulasi dari 2023 sampai 2025, angkanya melonjak jadi 5.331 bidang yang tersertifikasi di 22 kabupaten.

Di sisi lain, capaian di bidang tertib administrasi pertanahan selama 2024-2025 tercatat 160 bidang. Tak ketinggalan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga berjalan. Sebut saja penetapan lokasi bufferzone PT KPI RU IV Cilacap, bendungan Bodri yang melintasi Kendal dan Temanggung, hingga lahan untuk Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1.

Reforma agraria juga menunjukkan progres. Gugus Tugas berhasil melakukan redistribusi 1.050 bidang tanah di Cilacap dan Brebes sepanjang 2025. Kemudian, penataan akses reforma agraria (ARA) menjangkau 3.700 KK.

Lampri mengakui, semua ini tak lepas dari sinergi yang solid dengan Pemprov Jateng dan Forkopimda setempat. Kolaborasi itu membuahkan hasil nyata, salah satunya penyelesaian sekitar 2.000 lebih data bidang tanah berkualitas rendah, yang biasa disebut KW 456.

Nah, KW 456 ini memang sering jadi sumber masalah. Sertifikatnya terbit antara 1961-1967, zaman di mana peta kadaster yang detail belum ada. Kondisi itu membuat tanah dengan sertifikat jenis ini rentan diserobot atau dimainkan oleh mafia tanah.

“Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini,” pungkas Lampri.

“Karena merupakan potensi masalah dan persoalan.”