"Kami ingin program ini memberi manfaat konkret, bukan cuma formalitas belaka. Evaluasi akan kami lakukan secara berkala," ucap Obet.
Ia juga mendorong pemerintah daerah lewat instansi teknisnya untuk aktif membina penyelenggara dapur SPPG. Termasuk memastikan ada keterlibatan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam menyusun menu harian.
Soalnya, pemenuhan gizi seimbang lewat MBG ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Beberapa waktu lalu masih ada kasus keracunan. Ke depan, hal seperti itu harus hilang. Kita semua kan ingin generasi mendatang lebih sehat," harap Obet.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengungkapkan data terbaru. Hingga Februari 2025, ada 22 unit dapur SPPG di Manokwari yang melayani 53.127 penerima manfaat.
Namun begitu, operasional beberapa SPPG terpaksa dihentikan sementara. Penyebabnya, temuan roti berjamur di SD Negeri 22 Wosi dan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa SMA Negeri 2 Manokwari.
"SPPG yang dihentikan itu belum bisa digantikan oleh unit lain. Soalnya, kapasitas produksi kami dibatasi hanya 2.500 porsi per hari sesuai aturan pusat. Saat ini, produksi MBG di Manokwari mencapai 2.000 porsi per hari," jelas Erika.
Artikel Terkait
Parade Imlek Nasional 2026 Dibuka dengan Tanda Kerukunan di Lapangan Banteng
Badan Gizi Nasional Tegaskan Kabar PPPK Tahap 3 Adalah Hoaks
Parade Imlek 2026 Warnai Jakarta, Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir
Polisi Ungkap Sindikat Pencurian Kabel Telkom di Cileungsi, Pelaku Diduga Mantan Pekerja Rekanan