Isu soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, PDI Perjuangan yang menyorotinya. Mereka mempertanyakan penggunaan dana pendidikan nasional untuk program tersebut, yang menurut mereka justru berpotensi menggerus upaya peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.
Persoalan ini muncul sebagai respons atas pernyataan sejumlah pejabat. Pejabat-pejabat itu sebelumnya bilang, anggaran MBG murni dari hasil efisiensi dan sama sekali tidak menyentuh alokasi dana pendidikan. Tentu saja klaim ini bikin banyak orang penasaran, termasuk kader PDIP di daerah hingga masyarakat umum.
Nah, anggaran pendidikan yang dimaksud ini sudah disepakati DPR dalam rapat paripurna Agustus lalu, dan tertuang dalam UU APBN 2026. Angkanya besar, Rp 769 triliun. Itu adalah 20% dari total APBN yang wajib dialokasikan. Tapi, di dalam angka sebesar itu, ternyata ada potongan untuk MBG.
“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” jelas Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati.
Dia berbicara dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Rabu (25/2/2026).
Artikel Terkait
Paramount Land Bidik Penjualan Rp5,5 Triliun pada 2026, Andalkan Akses Tol Baru
Misbakhun: Politik Tak Kenal Jalan Buntu, Selalu Ada Opsi Kebijakan
BYD Gelar Infrastruktur Charger Megawatt, Klaim Isi Daya Hanya 5 Menit untuk 400 Km
Kahf Luncurkan Desain Ulang Buku IQRO untuk Perkuat Literasi Al-Quran