Ketua Banggar DPR Tegaskan Dukungan Penuh dan Tanggung Jawab atas Anggaran Makan Bergizi Gratis

Ketua Banggar DPR Said Abdullah akhirnya angkat bicara. Tanggapannya ini menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyoroti polemik dana makan bergizi gratis atau MBG. Intinya, Said sepakat dengan Teddy. Menurutnya, semua fraksi di DPR memang sudah bulat menyetujui APBN 2026, termasuk anggaran untuk program kontroversial itu.

"Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskab," kata Said kepada para wartawan, Jumat lalu.

Dia menjelaskan, anggaran MBG itu sudah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025, dan berlanjut ke 2026. Semuanya tertuang hitam di atas putih dalam dokumen APBN. "Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG," tegasnya.

Dengan kata lain, tanggung jawab atas keputusan ini dipegang penuh olehnya dan seluruh anggota dewan. Said menyatakan tak akan mundur atau berpaling dari anggaran MBG yang sudah mendapat lampu hijau melalui APBN 2026.

"Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggungjawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG," ucap Said.

Terlebih lagi, program ini dianggap penting. "Kami di DPR, terutama saya selaku Ketua Banggar DPR tidak akan berpaling soal anggaran MBG. Apalagi dalam pembahasan dengan pemerintah, DPR memandang penting adanya program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo," sambungnya.

Di sisi lain, Said meyakini tujuan mulia di balik program ini: perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Persetujuan DPR terhadap APBN, menurutnya, adalah bentuk dukungan nyata terhadap program yang diusung Prabowo Subianto.

"Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN," ujarnya.

Memang, dia membenarkan pernyataan Seskab Teddy bahwa anggaran MBG yang bersumber dari pos pendidikan telah disetujui bersama. Namun begitu, Said rupanya masih menyimpan catatan. Pihaknya menekankan soal tata kelola yang dinilai perlu diperbaiki.

"Saya tegaskan kembali, kita mengamini apa yang disampaikan Pak Menseskab bahwa anggaran MBG disetujui bersama antara pemerintah dan DPR," imbuhnya.

"Namun kita berikan catatan soal MBG adalah tata kelolanya. Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai."