Pemerintah Pastikan Harga Kedelai Masih Sesuai Acuan, Ancaman Sanksi untuk Importir Bandel

Pemerintah tak henti-hentinya mengawasi pergerakan harga kedelai. Soalnya, komoditas ini sangat vital bagi industri rumahan tahu dan tempe. Nah, untuk pasokan yang berasal dari importir, pemerintah memastikan patokan harganya tetap berada dalam koridor yang sudah ditetapkan. Pantauan terbaru menunjukkan, harga yang sampai ke tangan pengrajin masih dalam batas wajar dan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP).

I Gusti Ketut Astawa, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, mengungkapkan koordinasi dengan para importir berjalan intensif. Intinya, pemerintah meminta kenaikan harga tidak dilakukan secara signifikan. Tujuannya jelas: melindungi para pengrajin dari tekanan yang terlalu berat.

"Kami intensif berkoordinasi dengan teman-teman importir. Naiknya memang ada, tapi masih tidak terlalu signifikan dan dalam kategori sangat wajar. Namun demikian, secara ketentuan harga saat ini masih sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan,"

Ketut menyampaikan hal itu di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Lalu, berapa sih harganya di lapangan? Data Bapanas per 13 April, yang diolah dari informasi GAKOPTINDO, mencatat harga kedelai di DKI Jakarta berkisar antara Rp10.500 sampai Rp11.000 per kilogram. Rata-rata di Regional Jawa ada di angka Rp10.555 per kg. Di Sumatera, harganya cukup berfluktuasi dengan rerata Rp11.450 per kg. Sementara itu, Sulawesi ada di Rp11.113 per kg. Untuk Bali-NTB dan Kalimantan, masing-masing Rp10.550 dan Rp10.908 per kg.

"Harga kedelai paling rendah itu Rp10.500 sampai Rp11.000 di Jakarta. Itu harga di tingkat pengrajin tahu tempe. Memang ada yang Rp12.000, itu di Aceh dan Sumut. Namun sebenarnya kondisi harga di pengrajin ini masih sesuai dengan harga acuan,"

Ketut menambahkan penjelasannya.

Aturan mainnya sendiri sudah jelas, diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 12 Tahun 2024. HAP untuk kedelai lokal di tingkat pengrajin maksimal Rp11.400 per kg. Sedangkan untuk kedelai impor, batasnya Rp12.000 per kg dengan asumsi harga di importir Rp11.500 per kg.

Nah, di sisi lain, pemerintah juga punya senjata. Ketut menegaskan, Bapanas sudah memastikan importir mematuhi harga acuan. "Kami perintahkan, kami minta, dan ini juga amanat dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas," katanya. Bahkan, ancaman sanksi pun disiapkan. Jika ada yang melanggar, izin distributor bisa dicabut atau izin importir ditahan. Pesan Kepala Bapanas tegas: keuntungan jangan berlebihan, kewajaran harus dijaga.

Komitmennya adalah menjaga harga tetap stabil sampai ke tingkat pengrajin. Jika harga melonjak melewati Rp12.000 per kg, pemerintah siap turun tangan melakukan intervensi. "Sekarang yang kita harus jagain adalah harga acuan di tingkat pengrajin itu Rp12.000 per kilogram. Ini harus kita jaga dan jangan dilewati," ujar Ketut. Syukurlah, kondisi saat ini sebagian besar masih di bawah angka itu.

Upaya stabilisasi ini juga didukung program konkret. Sepanjang 2025, Bapanas dan mitra kerja di daerah telah melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk 120.800 kg kedelai. Dengan bantuan biaya transportasi dari pemerintah, harga jadi lebih ekonomis bagi pengrajin.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman berulang kali menegaskan pesannya kepada importir.

“Terkait kedelai, kami sudah minta teman-teman importir, jangan mengambil keuntungan besar. Naik bolehlah naik tetapi jangan sampai itu menekan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kapan lagi kita mau berbuat baik pada bangsa. Ini kesempatan emas untuk berbuat baik pada negara kita yang kita cinta,”

tegas Amran.

Kalau melihat proyeksi, tantangan ke depan tetap ada. Kebutuhan konsumsi kedelai nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 2,74 juta ton mayoritas untuk tahu dan tempe. Sementara, produksi dalam negeri hanya diestimasi sekitar 277,5 ribu ton. Artinya, ketergantungan pada impor masih besar, dan pengawasan harga akan terus menjadi prioritas agar roda usaha rakyat tetap berputar.