Sekretaris Kabinet Bantah Program Makan Bergizi Gratis Kurangi Anggaran Pendidikan

Dia menyebut beberapa contoh. Kartu Indonesia Pintar masih berjalan. Program Indonesia Pintar juga tetap ada. Bahkan, Presiden Prabowo menambahkan program Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau bahkan belum pernah merasakan bangku sekolah sama sekali.

Di sisi lain, pemerintah juga gencar menangani masalah infrastruktur. Banyak sekolah yang kondisinya sudah memprihatinkan dari dulu, tapi baru sekarang ditangani secara serius.

"Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi," jelas Teddy.

Data yang dia sampaikan cukup konkret. Di tahun 2025 saja, sudah sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi dengan anggaran mencapai 17 triliun rupiah. "Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek," imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan nasib guru? Teddy menyoroti tiga hal. Pertama, soal guru honorer. Meski kewenangannya ada di pemda, pemerintah pusat memberikan insentif yang nilainya dinaikkan menjadi Rp 400 ribu per bulan.

"Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non-ASN. Jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp 2 juta."

Yang ketiga, ada perubahan mekanisme pembayaran yang lebih memudahkan. "Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian kunjungan honor itu melalui transfer ke daerah. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan."

Jadi, klaim bahwa program makan bergizi akan mengorbankan sektor pendidikan, menurut penjelasan resmi ini, sama sekali tidak berdasar. Semua program dikatakan tetap berjalan, bahkan ada yang ditingkatkan.