Menko PMK Terima Hasil Audit Kinerja dan Awali Pemeriksaan Keuangan 2025

Jakarta – Di kantor Kemenko PMK yang ramai pada Selasa lalu, sebuah prosesi penting berlangsung. Menteri Koordinator PMK, Pratikno, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan itu mencakup evaluasi mendetail atas program Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) di bidang pendidikan dan kesehatan, mulai dari tahun 2024 hingga Triwulan III 2025.

Tak hanya itu, momentum ini juga sekaligus menjadi tanda dimulainya audit untuk Laporan Keuangan Kemenko PMK tahun 2025. Acara serah terima dokumen dari Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Menko Pratikno ini menegaskan komitmen transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Pratikno sendiri tampak menyambut baik hasil audit kinerja tersebut. Menurutnya, temuan-temuan dari BPK sangat berharga untuk mempertajam peran kementeriannya.

"Kami mencatat dengan baik hasil pemeriksaan kinerja SKP 2024. Ini sangat membantu kami untuk mempertajam fungsi SKP, termasuk dalam penguatan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta manajemen risiko," ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).

Ia kemudian menekankan satu hal: komitmen terhadap digitalisasi. Bagi Pratikno, pemanfaatan teknologi bukan sekadar wacana, melainkan kunci untuk meningkatkan efektivitas koordinasi yang melibatkan banyak sektor.

"Penggunaan teknologi digital memang menjadi komitmen kami. Integrasi data dan interoperabilitas menjadi kunci untuk memastikan fungsi sinkronisasi dan koordinasi berjalan lebih efektif," tegasnya.

Soal pemeriksaan keuangan yang baru dimulai, Menko PMK menyatakan kesiapan penuh. Ia memastikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan tim auditor akan disediakan. "Kami menyambut baik entry meeting ini dan akan berusaha meningkatkan dukungan, kesiapan data, serta informasi yang dibutuhkan," tuturnya. Seluruh jajaran internal pun didorong untuk bekerja sigap mendukung proses ini.

Di sisi lain, Pratikno juga mengakui ada sejumlah rekomendasi strategis dari BPK yang harus ditindaklanjuti. Ia berjanji akan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah itu agar tidak menjadi beban di kemudian hari. "Kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin menindaklanjuti saran-saran strategis kepada kami. Kami sangat mengapresiasi dan ini komitmen kami," ucap Pratikno.

Dari sisi BPK, Akhsanul Haq menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan biasa. Tujuannya jelas: memastikan tata kelola pemerintahan berjalan akuntabel dan efektif, khususnya dalam menilai dampak program SKP.

Namun begitu, ia berharap kerja sama yang sudah terjalin baik bisa terus ditingkatkan. Koordinasi yang lancar, menurutnya, sangat menentukan kelancaran audit ke depannya.

"Kami berharap koordinasi yang sudah selama ini dilakukan dengan baik bisa terus ditingkatkan, sehingga pemeriksaan berikutnya dapat berjalan lancar. Kami juga mohon dukungan dalam penyediaan dokumen dan data pendukung agar proses pemeriksaan dapat terlaksana dengan optimal," kata Akhsanul Haq.

Pertemuan di Jakarta itu pun ditutup dengan harapan yang sama dari kedua belah pihak: agar pengelolaan program pembangunan manusia dan kebudayaan semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran.