Yang jadi pertanyaan, apakah Agrinas sudah berkomunikasi dengan pabrikan dalam negeri, misalnya melalui Gaikindo? Jumlah 105.000 unit itu hampir setara dengan produksi mobil niaga sepanjang tahun 2025. Coba bayangkan jika pengadaan itu dilakukan di dalam negeri. Efeknya akan luar biasa: industri otomotif bangkit, lapangan kerja tercipta, dan efek berantai ekonomi lainnya akan terasa.
Namun begitu, rencana ini menggunakan uang APBN yang bersifat multiyears. Ruang fiskal kita terbatas. Setiap pembelian barang dan jasa dengan uang rakyat harus benar-benar dihitung manfaat ekonominya, bukan sekadar harga termurah.
Mungkin harga dari India lebih murah di awal. Tapi bagaimana dengan aftersales-nya? Ketersediaan suku cadang, atau jangkauan bengkel? Kalau semua faktor ini dimasukkan, bisa jadi biaya akhirnya malah lebih mahal. Efisiensi semu.
Pertimbangan strategisnya justru lebih penting: apakah program ini membangkitkan industri dalam negeri atau tidak? Setiap langkah harus punya dasar rujukan yang memperkuat rantai pasok lokal. Dengan memilih impor, Agrinas seperti memunggungi jalan itu. Padahal, produsen dalam negeri butuh permintaan besar agar bisa tumbuh ekspansif.
Saya sangat menyayangkan jika uang APBN dibelanjakan tanpa memberi nilai tambah bagi rakyat di dalam negeri. Langkah ini bukan cuma perlu dipikir ulang, tapi lebih baik dibatalkan saja.
Said Abdullah,
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
Artikel Terkait
Polri Buka Diri Terkait Demo, Janji Tindak Tegas Oknum Brimob
IHSG Menguat 0,45% di Tengah Ketegangan Perdagangan Global
Remaja 16 Tahun di Kelapa Gading Diduga Aniaya Kakak Kandung Hingga Tewas dengan Palu
Gunung Semeru Erupsi Lagi, PVMBG Pertahankan Status Siaga