Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi USD 431,7 Miliar, BI Pastikan Masih Terkendali

Jakarta – Laporan terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan kondisi utang luar negeri kita di penghujung tahun 2025. Angkanya memang naik sedikit, tapi otoritas bilang masih dalam kondisi yang terkendali. Tercatat, posisi ULN Indonesia pada triwulan IV 2025 menyentuh 431,7 miliar dolar AS. Kalau dibandingin sama periode sebelumnya, triwulan III, yang 427,6 miliar dolar AS, memang ada kenaikan.

Nah, siapa yang paling berkontribusi? Ternyata sektor publik. Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, menjelaskan bahwa perkembangan ULN sektor publik lah yang terutama mendorong angka ini.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat dan dikelola secara hati-hati untuk menjaga stabilitas perekonomian,”

kata Ramdan dalam rilis resminya, Kamis (19/2/2026). Dia menegaskan bahwa pengelolaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Kalau dirinci, utang pemerintah sendiri naik jadi 214,3 miliar dolar AS. Sebelumnya di triwulan III cuma 210,1 miliar. Menurut Ramdan, ini ada kaitannya dengan minat investor asing yang masih mengalir ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional kita.

“Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada SBN internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global,”

ujarnya. Jadi, di tengah gejolak global, kepercayaan terhadap Indonesia ternyata masih lumayan kuat.

Soal penggunaannya, pemerintah memang klaim mengelola utang ini dengan sangat cermat. Tujuannya jelas: buat mendanai program-program prioritas dan menjaga kesehatan anggaran negara dalam jangka panjang. Dana itu dialokasikan ke sektor-sektor krusial.

Misalnya, yang paling besar jatahnya buat Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, nyaris 22,1 persen. Lalu ada Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (19,8 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan dapat 8,6 persen. Hampir semua utang pemerintah ini berjangka panjang, persentasenya nyaris 100 persen.

Di sisi lain, ceritanya agak berbeda untuk sektor swasta. ULN swasta justru turun tipis, dari 194,5 miliar dolar AS di triwulan III menjadi 192,8 miliar di triwulan IV. Penurunan ini terutama karena berkurangnya utang dari perusahaan non-keuangan.

Meski turun, sektor swasta masih punya porsi yang besar. Mayoritas utangnya berasal dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Pengadaan Listrik, serta Pertambangan. Empat sektor ini nyumbang hampir 80 persen dari total ULN swasta. Dan mirip dengan pemerintah, utang jangka panjang juga mendominasi di sini, meski porsinya sekitar 76,3 persen.

Lalu, sehat atau nggak sih struktur utang kita secara keseluruhan? BI menilai masih sehat. Ini terlihat dari rasio ULN terhadap PDB yang berada di level 29,9 persen. Selain itu, komposisi utang jangka panjang yang mendominasi mencapai 85,7 persen dari total juga dianggap sebagai indikator yang baik. Utang jangka panjang biasanya risikonya lebih terkendali dibanding yang jangka pendek.

Kedepannya, BI dan pemerintah tentu saja nggak bakal lengah. Koordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri akan terus diperkuat. Prinsipnya, utang ini mau dioptimalkan buat mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi, ya itu, dengan tetap meminimalkan segala risiko yang bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Jalan tengah yang memang harus terus dijaga.