MURIANETWORK.COM - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menggencarkan program nasional untuk membentuk Desa Sadar HAM dan Kampung Redam di berbagai daerah. Inisiatif ini menjadi strategi kunci pemerintah dalam mencegah dan menangani konflik sosial secara berkelanjutan, dengan fokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan penguatan kesadaran hak asasi di tingkat akar rumput.
Strategi dari Pusat hingga Daerah
Program yang diusung Kementerian HAM ini dirancang untuk memiliki dampak langsung di lapangan. Kampung Redam, misalnya, diharapkan tak sekadar menjadi simbol, tetapi berfungsi sebagai pusat pemulihan sosial dan ekonomi yang nyata. Tujuannya adalah memperkuat tali persaudaraan dan persatuan bangsa pascakonflik.
Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan komitmen untuk memperluas sebaran program ini. Bali, dengan dinamika sosial budayanya yang khas, menjadi salah satu wilayah prioritas.
"Kampung Redam diharapkan menjadi pusat pemulihan sosial dan ekonomi yang memastikan persaudaraan serta persatuan bangsa lebih kuat," tuturnya dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, Rabu (18 Februari 2026).
Pengalaman dan kearifan lokal Bali dalam menyelesaikan persoalan, menurut Thomas, akan dijadikan sebagai salah satu praktik baik yang bisa diadopsi di daerah lain.
Artikel Terkait
Pemerintah Kaji Alih Anggaran untuk Perkuat Program Pemberdayaan Keluarga Miskin
Gangguan Operasional di Daop 5 Purwokerto, KAI Alihkan dan Batalkan Sejumlah Perjalanan Kereta
Polisi Karanganyar Bongkar Praktik Suntik Gas Subsidi 3 Kg ke Tabung Besar
Prabowo Minta Kampus Bantu Daerah Tata Ruang dan Kaji Masalah Perumahan