Mendagri: Rehabilitasi Pascabencana di Sumatra Belum Tuntas, Beberapa Wilayah Jadi Prioritas

MURIANETWORK.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra masih berlangsung dan belum sepenuhnya tuntas. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18 Februari 2026). Meski sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan, beberapa wilayah masih memerlukan penanganan intensif untuk memulihkan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat.

Peringatan untuk Tidak Berpuas Diri

Dalam paparannya, Tito Karnavian mengingatkan agar semua pihak tidak lengah meski banyak wilayah yang kondisinya sudah membaik. Ia menekankan bahwa pemulihan harus dikawal hingga tuntas, memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dengan normal dan mandiri.

"Kita tidak boleh lengah. Ada daerah yang sudah mendekati normal, tetapi ada juga yang masih sangat membutuhkan perhatian. Semua harus kita kawal sampai masyarakat benar-benar bisa menjalani aktivitas tanpa hambatan," tegasnya.

Kondisi di Sumatera Barat: Kemajuan dan Tantangan

Di Provinsi Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota yang terdampak, 13 di antaranya dilaporkan telah beroperasi mendekati normal. Angka ini menunjukkan pemulihan yang cukup pesat, mencakup sekitar 81 persen wilayah terdampak. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih tersisa pekerjaan rumah yang serius.

Dua wilayah, yaitu Padang Pariaman dan Agam, menjadi fokus perhatian karena pemulihannya belum optimal. Meski jalan nasional dan provinsi sudah dapat dilalui, persoalan muncul di tingkat infrastruktur lokal.

"Jalan nasional dan jalan provinsi sudah dapat dilalui. Tapi di tingkat kabupaten/kota, terutama Padang Pariaman dan Agam, masih ada titik infrastruktur yang terhambat. Itu yang sedang kami kejar penyelesaiannya," jelas Tito.

Fasilitas pendidikan, ruas jalan kabupaten, dan beberapa jembatan di kedua daerah itu masih memerlukan perbaikan menyeluruh untuk mengembalikan mobilitas dan akses layanan warga.