Mendagri: Rehabilitasi Pascabencana di Sumatra Belum Tuntas, Beberapa Wilayah Jadi Prioritas

MURIANETWORK.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra masih berlangsung dan belum sepenuhnya tuntas. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18 Februari 2026). Meski sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan, beberapa wilayah masih memerlukan penanganan intensif untuk memulihkan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat.

Peringatan untuk Tidak Berpuas Diri

Dalam paparannya, Tito Karnavian mengingatkan agar semua pihak tidak lengah meski banyak wilayah yang kondisinya sudah membaik. Ia menekankan bahwa pemulihan harus dikawal hingga tuntas, memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dengan normal dan mandiri.

"Kita tidak boleh lengah. Ada daerah yang sudah mendekati normal, tetapi ada juga yang masih sangat membutuhkan perhatian. Semua harus kita kawal sampai masyarakat benar-benar bisa menjalani aktivitas tanpa hambatan," tegasnya.

Kondisi di Sumatera Barat: Kemajuan dan Tantangan

Di Provinsi Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota yang terdampak, 13 di antaranya dilaporkan telah beroperasi mendekati normal. Angka ini menunjukkan pemulihan yang cukup pesat, mencakup sekitar 81 persen wilayah terdampak. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih tersisa pekerjaan rumah yang serius.

Dua wilayah, yaitu Padang Pariaman dan Agam, menjadi fokus perhatian karena pemulihannya belum optimal. Meski jalan nasional dan provinsi sudah dapat dilalui, persoalan muncul di tingkat infrastruktur lokal.

"Jalan nasional dan jalan provinsi sudah dapat dilalui. Tapi di tingkat kabupaten/kota, terutama Padang Pariaman dan Agam, masih ada titik infrastruktur yang terhambat. Itu yang sedang kami kejar penyelesaiannya," jelas Tito.

Fasilitas pendidikan, ruas jalan kabupaten, dan beberapa jembatan di kedua daerah itu masih memerlukan perbaikan menyeluruh untuk mengembalikan mobilitas dan akses layanan warga.

Sumatera Utara dan Fokus pada Dua Kabupaten

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, pemulihan terkonsentrasi pada dua kabupaten: Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Kedua wilayah ini masih menghadapi kendala dalam pemulihan layanan dasar serta perbaikan infrastruktur pendukung.

"Di Tapsel dan Tapteng, beberapa titik masih membutuhkan perbaikan cepat, terutama akses dan layanan publik untuk warga," ungkapnya.

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa di balik pemulihan yang terlihat di pusat-pusat kabupaten, masih ada komunitas di titik-titik tertentu yang aksesnya terbatas dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

Aceh: Daftar Prioritas Terpanjang

Provinsi Aceh mencatat daftar wilayah prioritas terbanyak, dengan tujuh kabupaten yang indikator pemulihannya masih dinilai rendah. Kondisi ini menggambarkan kompleksitas dan besarnya tantangan pascabencana di daerah tersebut.

Di dataran rendah, wilayah yang memerlukan penanganan khusus adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya. Sementara di kawasan dataran tinggi, Aceh Tengah dan Bener Meriah masih menjadi perhatian utama.

"Sebagian besar indikator belum stabil akses jalan, layanan pemerintahan, sampai aktivitas ekonomi. Kami fokus pada tujuh daerah ini karena masyarakatnya masih sangat bergantung pada percepatan pemulihan," lanjut Tito.

Fokus pada ketujuh daerah ini menunjukkan upaya untuk menyasar wilayah-wilayah di mana ketergantungan masyarakat pada bantuan dan perbaikan pemerintah masih sangat tinggi, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.