Menteri Keuangan Israel Usulkan Dorong Migrasi Warga Palestina dari Tepi Barat dan Gaza

MURIANETWORK.COM - Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, kembali memicu reaksi keras dengan pernyataannya yang mengusulkan kebijakan untuk "mendorong migrasi" warga Palestina keluar dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara partai pada Selasa (17/2) malam, menegaskan kembali posisi garis kerasnya dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pernyataan Kontroversial dalam Acara Partai

Dalam pidatonya di hadapan pendukung Partai Zionisme Religius, Smotrich secara gamblang menguraikan visinya untuk masa depan konflik Israel-Palestina. Dia tidak hanya menyerukan penghapusan apa yang disebutnya "gagasan negara teror Arab," tetapi juga secara eksplisit menargetkan kerangka perjanjian damai yang telah lama menjadi dasar negosiasi.

"Kita akan menghapus gagasan negara teror Arab," cetusnya dengan tegas.

Lebih lanjut, politikus sayap kanan itu menyatakan, "Kita akhirnya akan secara resmi dan secara praktis membatalkan Perjanjian Oslo yang terkutuk dan memulai jalan menuju kedaulatan, sambil mendorong migrasi dari Gaza dan Yudea dan Samaria." Dalam pernyataannya, Smotrich menggunakan istilah alkitabiah 'Yudea dan Samaria' yang kerap dipakai Israel untuk merujuk pada Tepi Barat.

"Tidak ada solusi jangka panjang lainnya," tegas Smotrich, yang disambut oleh tepuk tangan riuh para hadirin.

Rekam Jejak dan Konteks Politik

Pernyataan terbaru Smotrich ini bukanlah yang pertama kali menuai kontroversi. Sebagai tokoh kunci dalam partai sayap kanan garis keras, dia dikenal sebagai salah satu penggagas kebijakan-kebijakan yang dianggap provokatif, termasuk proposal untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara" jika klaim kepemilikan warga Palestina dianggap tidak terbukti.

Posisinya sebagai menteri keuangan sekaligus pemimpin partai koalisi memberikan pengaruh signifikan dalam pemerintahan Netanyahu saat ini. Analisis politik melihat pernyataan seperti ini sering kali mencerminkan dinamika internal koalisi yang kompleks, sekaligus berpotensi memengaruhi persepsi internasional terhadap kebijakan luar negeri Israel.

Usulan untuk "mendorong migrasi" warga Palestina, yang oleh banyak pengamat dan organisasi hak asasi manusia dianggap sebagai bentuk transfer populasi paksa, dipastikan akan menimbulkan gelombang kecaman dari berbagai pihak. Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi geopolitik yang sudah sangat tegang, menambah lapisan kompleksitas baru dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.