SBY Desak PBB Tarik Pasukan Perdamaian dari Zona Perang Lebanon Usai Tiga Prajurit TNI Gugur

JAKARTA – Tiga prajurit TNI gugur di Lebanon. Peristiwa memilukan itu memantik respons keras dari mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY, lewat akun X-nya pada Minggu (5/4/2026), mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menghentikan penugasan pasukan penjaga perdamaiannya di wilayah konflik yang masih panas.

Intinya, menurut SBY, ada kesalahan mendasar di sini. Pasukan pemelihara perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda kita, punya mandat untuk menjaga perdamaian atau ‘peacekeeping’. Bukan untuk menciptakannya secara paksa alias ‘peacemaking’.

"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi ‘to enforce the peace’," tulisnya tegas.

Dia melanjutkan, pasukan dengan mandat seperti itu seharusnya tak dibekali persenjataan berat. Tugas mereka pun bukan untuk bertempur. Mereka ditugaskan di ‘blue line’ atau zona biru, wilayah yang seharusnya steril dari pertempuran.

Namun begitu, realita di lapangan ternyata jauh berbeda. Yang terjadi justru sebaliknya.

Kontingen Indonesia, yang semestinya beroperasi di sekitar “Blue Line” perbatasan Israel-Lebanon, kini faktanya terjebak di dalam ‘war zone’ atau zona perang. Setiap hari, pertempuran sengit antara Israel dan Hizbullah berkecamuk di sana. Bahkan beredar kabar, pasukan Israel sudah bergerak maju sekitar 7 kilometer dari garis batas itu. Situasinya jelas sangat berbahaya. Para peacekeeper bisa jadi korban kapan saja.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas," tegas SBY.

Menurutnya, PBB harus menghentikan atau memindahkan pasukan UNIFIL dari medan tempur yang masih membara itu. Tidak ada pilihan lain.

Oleh karena itu, dia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang. Hasilnya haruslah resolusi yang jelas dan tegas. SBY lalu teringat pengalamannya sendiri tahun 2000 silam, saat masih menjabat Menkopolkam. Waktu itu, dia harus menghadiri Sidang DK PBB menyusul insiden di Atambua yang menewaskan tiga petugas kemanusiaan PBB.

Pengalaman itu mengajarkannya satu hal: standar harus sama untuk semua.

"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," tutupnya.