Pemerintah Dorong Kuota 2% Disabilitas dan Perkuat Pelatihan Vokasi

Selain fokus pada inklusi, strategi pemerintah juga mencakup penguatan sinergi pelatihan. Menaker menawarkan pemanfaatan 42 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai pusat pengembangan SDM. Fasilitas ini dilengkapi dengan instruktur ahli, penyusunan standar kompetensi, hingga layanan sertifikasi.

Harapannya, kolaborasi ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi mampu membuahkan hasil nyata berupa penempatan kerja atau bahkan menciptakan kemandirian ekonomi melalui jalan kewirausahaan.

Tantangan Data dan Transparansi Lowongan

Di balik upaya tersebut, tantangan nyata masih menghadang. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyoroti masalah rendahnya kepatuhan pelaporan lowongan kerja oleh dunia usaha. Data kementerian menunjukkan, tingkat kepatuhan melaporkan lowongan sesuai Perpres Nomor 57 Tahun 2023 masih di bawah 10 persen.

Cris kemudian mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk aktif mendorong perusahaan di bawah pembinaannya agar memanfaatkan platform pelaporan lowongan yang tersedia.

"Kami mengajak bapak/ibu dari kementerian/lembaga untuk mendorong pelaporan lowongan melalui sistem yang ada, agar kebijakan pelatihan yang kita buat semakin tepat sasaran," ungkapnya.

Langkah ini dinilai krusial untuk membangun ekosistem yang transparan, di mana informasi lowongan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Tanpa data yang akurat dan komitmen bersama, target inklusivitas dan penurunan pengangguran akan sulit tercapai secara optimal.