Menteri PAN-RB: IKN Momentum Bangun Birokrasi Digital dan Terintegrasi

Pengalaman berbagai negara, menurut Rini, telah membuktikan bahwa integrasi kawasan dan layanan digital terpadu adalah kunci efektivitas. IKN memberikan keuntungan strategis karena dapat menerapkan prinsip ini sejak awal pembangunan.

“Di IKN, kita memiliki kesempatan untuk menerapkannya sejak awal, bukan sebagai perbaikan, tetapi sebagai desain dasar. Inilah fondasi smart governance di IKN: terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil,” jelasnya.

Menjawab Tantangan Era Disrupsi dengan SDM Unggul

Rini juga mengingatkan bahwa IKN dibangun di tengah gelombang disrupsi teknologi yang masif, didorong oleh digitalisasi dan kecerdasan buatan. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan terhadap kecepatan dan responsivitas pelayanan publik semakin tinggi.

“Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Oleh karena itu, IKN tidak bisa dibangun dengan cara berpikir birokrasi konvensional. ASN IKN harus menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia, yang adaptif dan siap memimpin perubahan,” tegasnya.

Oleh karena itu, fokus utama harus diletakkan pada pembangunan sumber daya manusia. Kota yang cerdas, menurut Rini, hanya dapat diwujudkan oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan mindset yang terus berkembang.

“Jika IKN lahir di era disrupsi, maka jawabannya jelas. IKN harus dimulai dari manusianya. Kota yang cerdas hanya bisa dibangun oleh aparatur yang terus belajar dan berkembang. Karena itu, kita perlu menetapkan standar kompetensi digital ASN IKN yang jelas dan terukur, disertai asesmen serta pemetaan yang terintegrasi dalam sistem nasional,” pungkas Menteri Rini.