Lebak Catat Ruas Jalan Rusak Terpanjang, Pemprov Banten Alokasi Rp164 Miliar untuk Perbaikan

Kabupaten Lebak, rupanya, menempati posisi yang kurang mengenakkan. Pemerintah Provinsi Banten mencatat daerah ini punya ruas jalan rusak terpanjang. Fakta ini menguak kesenjangan infrastruktur yang cukup lebar di wilayah Banten.

Arlan Marzan, sang Kepala Dinas PUPR, tak menampiknya. Menurut paparannya, Lebak memang yang terparah. Posisi berikutnya diisi oleh Pandeglang, lalu disusul Serang.

"Provinsi Banten masih menghadapi kesenjangan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah pedesaan. Di Kabupaten Lebak terdapat sekitar 200 km jalan rusak berat, Pandeglang 40 km, dan di Kabupaten Serang, seperti Desa Cikedung, 10 km jalan belum tersentuh perbaikan," jelas Arlan pada Jumat (13/2/2026).

Dampaknya? Bisa ditebak. Warga kesulitan menjangkau layanan dasar. Mobilitas mereka serba terbatas. Tak cuma itu, roda perekonomian lokal juga ikut mandek.

"Kondisi ini (jalan rusak) menyebabkan keterisolasian desa serta menghambat akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," ucapnya lagi.

Soal ini sebenarnya sudah masuk dalam agenda. Masalah jalan rusak tercantum dalam RPJMD Banten 2025-2029. Nah, sebagai langkah konkret, Pemprov meluncurkan sebuah program khusus.

"Renstra PUPR menetapkan rehabilitasi jalan desa sebagai prioritas. Pemerintah Provinsi Banten kemudian meluncurkan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) untuk mengurangi disparitas desa-kota," kata Arlan.

Lalu, bagaimana dengan dananya? Sebelumnya, Arlan menyebut anggaran sudah disiapkan. Hanya saja, pihaknya masih melakukan pendataan lebih detail untuk menentukan ruas mana yang akan didahulukan.

"Tahun ini anggarannya Rp 164 miliar. Panjang jalan yang ditangani sekitar 30 hingga 40 kilometer," ujarnya pada Senin (19/2).

Kalau dibanding tahun lalu, angkanya memang naik. Arlan membeberkan, di APBD Murni 2025, alokasi untuk perbaikan jalan desa cuma Rp 80 miliar. Lalu, lewat APBD Perubahan, jumlahnya membengkak jadi sekitar Rp 150 miliar.

"Tahun lalu anggaran murni sekitar Rp 80 miliar, kemudian pada APBD Perubahan menjadi sekitar Rp 150 miliar. Sekarang, anggaran murni saja sudah Rp 164 miliar, jadi jelas ada peningkatan signifikan," pungkasnya.