Uni Eropa Perketat Pertahanan Udara Hadapi Ancaman Drone Asing

MURIANETWORK.COM - Uni Eropa memperketat pertahanan wilayah udaranya menyusul serangkaian insiden pelanggaran oleh drone asing. Strategi baru yang dipresentasikan Komisioner UE di Strasbourg, Rabu (11/02), bertujuan memperkuat deteksi, pencegahan, dan respons terhadap ancaman drone berbahaya melalui peningkatan kerja sama antarnegara anggota dan penguatan regulasi.

Gelombang insiden sepanjang 2025, termasuk masuknya drone Rusia ke wilayah Polandia dan gangguan di bandara-bandara Denmark, telah menambah desakan bagi langkah-langkah konkret. Ancaman terhadap infrastruktur kritis seperti bandara dan pelabuhan kini mendorong blok 27 negara itu untuk menyusun pendekatan yang lebih terpadu dan tangguh.

Strategi Baru: Dari Deteksi Hingga Netralisasi

Rencana yang digulirkan Komisi Eropa tidak hanya berfokus pada aspek militer. Strategi ini mencakup peningkatan sistem peringatan dini, pengetatan aturan untuk drone sipil, serta pembentukan pusat keunggulan anti-drone. Ada pula dorongan untuk pengadaan bersama teknologi pertahanan dan peningkatan produksi industri drone dalam negeri Eropa, yang bertujuan menciptakan kemandirian strategis.

Koordinasi yang lebih erat antara otoritas sipil dan militer menjadi tulang punggung rencana ini. Henna Virkkunen, Komisioner UE untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, menekankan kompleksitas ancaman yang kerap menyasar target sipil.

"Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menggabungkan berbagai tindakan dan memastikan sektor swasta, otoritas sipil, serta militer bekerja bersama," tuturnya. "Dengan begitu kita benar-benar dapat mengidentifikasi, mendeteksi, dan jika perlu, menetralkan drone tersebut."

Perubahan Arah dalam Kebijakan Keamanan UE

Para pengamat melihat langkah ini sebagai sinyal pergeseran signifikan. Chris Kremidas-Courtney, peneliti tamu senior di European Policy Center, menilai dokumen strategi ini menunjukkan ambisi baru Brussels di bidang keamanan yang biasanya lebih didominasi oleh negara-negara anggota secara individual.

"Ini rencana yang serius. Uni Eropa kini semakin terlibat dalam pertahanan dan keamanan," jelasnya. Ia menambahkan, rencana membangun kapasitas komando dan kendali Eropa yang berdaulat untuk melacak dan menangani drone di kawasan menunjukkan tingkat ambisi yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa jalan menuju implementasi operasional masih panjang. Banyak dari proposal ini masih bersifat regulatif dan bergantung pada kemauan politik serta partisipasi sukarela masing-masing ibukota.

"Banyak bahasanya berkaitan dengan penilaian risiko dan skema sertifikasi," ujar Kremidas-Courtney, seraya menilai UE masih beroperasi dalam zona nyaman regulasinya.

Menutup Kesenjangan Kemampuan

Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan kemampuan di antara negara-negara anggota. Hanya segelintir negara seperti Prancis, Jerman, Polandia, dan Yunani yang dinilai memiliki sistem pertahanan drone yang mumpuni.

"Tetapi sebagian besar negara anggota belum memiliki cukup sensor. Kita juga kekurangan sistem penembak untuk menjatuhkan drone musuh," kata Kremidas-Courtney.

Strategi baru berusaha menjembatani kesenjangan ini, salah satunya melalui latihan keamanan drone tingkat Eropa yang rencananya digelar setiap tahun. Latihan ini dirancang untuk menguji koordinasi lintas batas dalam skenario nyata. Berbagi informasi intelijen secara cepat dan efektif juga ditekankan sebagai kunci kesuksesan.

Desakan Waktu dan Otonomi Strategis

Langkah UE ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Tekanan geopolitik global, termasuk ketidakpastian aliansi tradisional, mendesak Eropa untuk mempercepat kapasitas pertahanannya sendiri. Dalam presentasinya, Komisioner UE untuk Urusan Dalam Negeri, Magnus Brunner, mengakui perlunya perubahan sikap.

"Kita sering kali terlalu lambat dan terkejut oleh ancaman drone," ujarnya. "Kita harus bekerja sama untuk memanfaatkan drone sebagai keunggulan strategis, karena kita memiliki teknologi dan sumber daya untuk melakukannya."

Peringatan dari para analis cukup jelas: waktu tidak banyak. Eropa harus bertindak cepat sebelum ancaman berkembang lebih jauh.

"Jika kita tidak bergerak cukup cepat, dalam dua atau tiga tahun kita mungkin akan berharap bisa bergerak jauh lebih cepat," pungkas Kremidas-Courtney.

Pada akhirnya, strategi pertahanan drone ini lebih dari sekadar respons teknis terhadap ancaman udara. Ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun otonomi strategis Eropa di dunia yang semakin tidak stabil, di mana kemampuan untuk melindungi wilayah sendiri menjadi ukuran kedaulatan yang paling mendasar.