Kabareskrim Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadan 2026

MURIANETWORK.COM - Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan untuk memperketat pengawasan stok dan distribusi pangan. Langkah ini diambil dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 mendatang. Komjen Syahardiantono menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan.

Instruksi Tegas untuk Seluruh Jajaran Satgas

Dalam arahan yang disampaikan melalui siaran pers pada Kamis (12/2/2026), Komjen Syahardiantono meminta semua tingkat Satgas, dari pusat hingga daerah, untuk bekerja tanpa ragu. Fokusnya adalah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang dinilai melanggar ketentuan yang berlaku.

"Kepada seluruh Satgas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, agar tidak ragu menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga, keamanan, dan mutu pangan sesuai hukum yang berlaku," tegas Komjen Syahardiantono.

Salah satu komoditas yang mendapat sorotan khusus adalah Minyakita. Meski tren harganya mulai turun di akhir periode pemantauan, minyak goreng kemasan sederhana ini secara nasional masih tercatat dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu Rp 15.700 per liter. Keluhan masyarakat mengenai hal ini juga menjadi yang terbanyak diterima melalui hotline pengaduan.

Merespons hal tersebut, Satgas Pusat berencana turun langsung ke lapangan. Rencananya, pengecekan akan dilakukan berjenjang, mulai dari produsen, distributor tingkat pertama dan kedua, hingga ke pengecer ritel. Tujuannya jelas: memastikan kepatuhan terhadap HET di setiap mata rantai pasokan.

Intervensi Pasokan dan Respons Terhadap Laporan

Selain pengawasan ketat, upaya intervensi pasokan juga digenjot. Satgas mendorong Perum Bulog dan BUMN Pangan, yang mendapat alokasi 35 persen dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) produsen minyak goreng, untuk segera masuk ke wilayah-wilayah yang masih mencatat harga tinggi. Langkah ini diharapkan dapat meredam gejolak harga dengan menambah pasokan yang terjangkau.

Di sisi lain, respons terhadap keluhan masyarakat berjalan aktif. Selama minggu pertama periode pemantauan, hotline Satgas menerima enam laporan dari berbagai daerah, seperti Jakarta Pusat, Kupang, hingga Mataram. Seluruh laporan tersebut diklaim telah ditindaklanjuti oleh Satgas setempat.

Pemerintah juga memperkuat jaring pengaman dengan menyalurkan beras SPHP sebanyak 28.765 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Gerakan Pangan Murah, pasar tradisional, hingga ritel modern, untuk menjangkau masyarakat luas.