Arab Saudi Tinjau Ulang Vision 2030, Skala Proyek Raksasa Dipangkas

Reformasi Vision 2030 juga jadi bahan rekomendasi dalam makalah kerja Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru terbit. Laporan itu menekankan bahwa reformasi lanjutan diperlukan untuk menyesuaikan dengan prioritas baru, terutama yang selaras dengan aspirasi generasi muda.

Secara khusus, IMF menyoroti ketidakcocokan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan keterampilan yang tersedia. Sektor-sektor prioritas Vision 2030 dinilai belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi di negara tersebut.

Nah, ini yang jadi persoalan. Vision 2030 sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Generasi muda Saudi tumbuh dengan janji reformasi, ambisi, dan pertumbuhan ekonomi yang digaungkan sejak awal.

“Pergeseran fokus Vision 2030 sebagai respons terhadap tantangan ekonomi ini bisa dibilang mengejutkan,” kata Gower. “Banyak orang sudah mengaitkan karier dan masa depan mereka dengan tujuan rencana pembangunan tersebut.”

Lanskap Politik: Otoritarianisme dan Represi yang Masih Kuat

Meski begitu, para pengamat meragukan akan ada kemarahan publik yang meluas menyusul penyesuaian prioritas ini. Alasannya sederhana: Arab Saudi punya catatan panjang dalam hal penindasan terhadap kritik. Dalam lima tahun terakhir, banyak orang dihukum puluhan tahun penjara hanya karena menyukai unggahan media sosial yang dianggap kritis. Eksekusi hukuman mati juga meningkat pada 2025.

Gower memperkirakan, aparat negara akan sangat sensitif terhadap tanda-tanda ketidakpuasan, baik di media sosial maupun ruang publik, terkait revisi agenda reformasi ini.

Julia Legner, Direktur Eksekutif lembaga pemantau HAM ALQST di London, punya pandangan keras.

“Inisiatif berskala besar yang bersifat top-down, digerakkan PIF dan dikendalikan ketat oleh Mohammed bin Salman, pada praktiknya mengecualikan sebagian besar masyarakat Arab Saudi,” ujarnya.

Isu Kesetaraan Gender: Jalan Masih Panjang

Pandangan serupa diungkapkan Ahmed Benchemsi dari Human Rights Watch.

“Di Arab Saudi, reformasi dan represi sama-sama diberlakukan dari atas, di bawah aturan otoriter yang ketat,” kata Benchemsi.

Di permukaan, perubahan yang terjadi mungkin terlihat sebagai kemajuan. Tapi kalau dicermati lebih dalam, realitasnya lebih suram.

Kesetaraan gender, misalnya, masih jauh dari kata tercapai. Meski ada peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja, hak-hak mendasar mereka masih sangat terbatas.