DPRD Bekasi Usul Modernisasi Angkot Menyusul Aksi Unjuk Rasa

MURIANETWORK.COM - Sejumlah pengemudi angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa dengan menutup Jalan Ahmad Yani, menyuarakan protes terhadap kebijakan operasional Bus Trans Bekasi Keres (Beken). Menanggapi dinamika ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengusulkan langkah modernisasi menyeluruh terhadap angkot setempat, mengacu pada model yang telah berjalan di beberapa kota besar.

Usulan Modernisasi Berbasis Model Sukses

Di tengah ketegangan yang terjadi di lapangan, muncul wacana untuk mentransformasi layanan angkutan umum tradisional. Hary melihat perlunya pembaruan sistem angkot di Bekasi agar setara dengan sistem terintegrasi seperti Jak Lingko di Jakarta atau Warawiri di Surabaya. Modernisasi ini dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik transportasi umum dan menjawab keresahan para pengemudi.

"Merekomendasi agar Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan modernisasi transportasi massal, yaitu angkutan kota menjadi lebih modern. Kita punya contohnya ada di Jak Lingko di DKI Jakarta dan juga di Surabaya ada Warawiri," ujar Hary kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Pilar Utama Transformasi Angkot

Rencana yang diusulkan tidak setengah-setengah. Skema yang dimaksud menitikberatkan pada tiga pilar utama: peningkatan kualitas layanan, pemberian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pembaruan fasilitas kendaraan, termasuk pemasangan pendingin udara. Perubahan mendasar juga menyentuh sisi kesejahteraan para sopir.

"Selanjutnya adalah sopirnya kita gaji, seperti halnya Jak Lingko dan Warawiri, sehingga mereka lebih terfasilitasi," jelasnya.

Dengan kondisi angkot yang lebih nyaman dan pengemudi yang sejahtera, Hary meyakini masyarakat akan lebih tertarik beralih ke transportasi umum. Dalam visi jangka panjang, angkot yang telah dimodernisasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai feeder atau pengumpan yang efektif bagi bus-bus besar seperti Trans Beken, menciptakan jaringan transportasi yang lebih sinergis.

Realistis Menyikapi Tarif

Meski mengusung model serupa, Hary menekankan bahwa penerapannya harus mempertimbangkan kondisi riil daerah. Salah satu poin yang tegas dinyatakan adalah mengenai kebijakan tarif. Menurutnya, Kota Bekasi belum mampu mengadopsi skema tarif gratis seperti di Jakarta karena perbedaan kapasitas keuangan daerah yang signifikan.

"Kalau menurut saya, tidak bisa dibilangkan gratis, kenapa? Karena kita harus membandingkan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan APBD Kota Bekasi itu tidak apple to apple," tuturnya.

Pernyataan ini menunjukkan sikap kehati-hatian dan realisme dalam perencanaan kebijakan publik. Usulan modernisasi diajukan bukan sebagai tiruan mentah-mentah, tetapi sebagai sebuah adaptasi yang mempertimbangkan kelayakan finansial dan keberlanjutan sistem untuk Kota Bekasi.