Pemulihan Pascabanjir Sumatera Diproyeksikan Tuntas dalam 3 Tahun

MURIANETWORK.COM - Pemerintah memproyeksikan proses pemulihan total pascabencana banjir dan longsor di Sumatera memerlukan waktu hingga tiga tahun. Proyeksi ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai memaparkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski akses jalan utama sudah berfungsi, normalisasi permanen infrastruktur, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan waktu.

Normalisasi Infrastruktur Butuh Waktu Panjang

Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa meski kondisi darurat telah berangsur membaik, tantangan teknis di lapangan masih cukup kompleks. Normalisasi penuh, terutama untuk infrastruktur jalan di tingkat kabupaten dan provinsi yang sempat tertimbun lumpur tebal, diperkirakan baru akan tuntas dalam kurun dua hingga tiga tahun ke depan.

"Saya waktu ditanya Bapak Presiden, kira-kira berapa lama untuk menormalisasi penuh? Kalau normalisasi penuh, saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun," tutur Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa meski secara fungsional jalan-jalan provinsi sudah dapat dilalui, proses untuk mempermankannya membutuhkan pekerjaan yang lebih mendetail dan menyeluruh pada banyak ruas yang terdampak.

Fokus Pemulihan Fasilitas Pendidikan

Di tengah upaya perbaikan infrastruktur fisik, pemerintah juga terus mendorong percepatan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Langkah ini dianggap krusial untuk memulihkan aktivitas belajar-mengajar di 52 kabupaten/kota yang terdampak.

"Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan," papar Tito.

Kondisi fasilitas pendidikan sendiri bervariasi di tiap wilayah. Di Sumatera Barat, layanan pendidikan dilaporkan telah berjalan secara fungsional. Sementara di Sumatera Utara dan Aceh, masih terdapat sejumlah sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut sebelum dapat beroperasi secara optimal.

Layanan Kesehatan Mulai Pulih

Di sektor kesehatan, pemulihan layanan dasar juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan bahwa dari total 1.265 puskesmas di tiga provinsi terdampak, sebanyak 867 unit sempat berhenti beroperasi di puncak bencana.

"Dan begitu kita mulai revitalisasi 1 Desember, yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur, ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu 152," jelas Budi.

Dengan kata lain, sebanyak 414 puskesmas telah kembali berfungsi. Sisanya, 152 unit, masih dalam proses rehabilitasi intensif akibat kerusakan dan puing lumpur yang parah.

Jumlah Pengungsi Menyusut Signifikan

Kabar menggembirakan datang dari data pengungsian. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan penurunan drastis jumlah warga yang masih mengungsi. Dari puncaknya yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa pada awal Desember 2025, kini tersisa sekitar 47.462 orang per 7 Februari 2026.

"Jumlah pengungsi ini terjadi penurunan yang cukup signifikan," ungkap Suharyanto.

Sebagian besar pengungsi yang tersisa terkonsentrasi di Aceh (38.276 jiwa), diikuti Sumatera Utara (7.341 jiwa), dan Sumatera Barat (1.845 jiwa). Pemerintah memprioritaskan relokasi mereka yang masih tinggal di tenda ke hunian sementara (huntara) agar mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

Sebelas Wilayah Masih Jadi Perhatian Khusus

Meski kondisi umum membaik, pemulihan di beberapa daerah dinilai masih memerlukan atensi khusus. Terdapat sebelas kabupaten yang masuk dalam daftar prioritas lanjutan, tersebar di Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman dan Agam), Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah), serta Aceh (tujuh kabupaten termasuk Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara).

Pemantauan dan intervensi yang terfokus akan terus dilakukan di wilayah-wilayah ini untuk memastikan proses pemulihan berjalan merata dan tuntas, mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.