Pemerintah Pacu Program Pendidikan, Guru dan Digitalisasi Jadi Fokus

Di sebuah ruang pertemuan di Depok, Jawa Barat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan tekad pemerintah untuk mendorong program-program prioritas di sektor pendidikan sepanjang tahun 2026. Agenda yang dikebut itu beragam, mulai dari perbaikan fasilitas sekolah, percepatan digitalisasi, sampai soal yang paling krusial: meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, yang digelar pekan ini. Menurut Mu’ti, capaian yang sudah diraih sepanjang 2025 menjadi fondasi yang cukup kokoh untuk melangkah lebih cepat tahun depan.

Dan salah satu prestasi yang cukup mencolok adalah program revitalisasi satuan pendidikan. Anggarannya tak main-main, Rp16,9 triliun. Hasilnya? Program ini menjangkau 16.167 sekolah, jauh melampaui target awal yang hanya 10.440 sekolah.

“Program revitalisasi satuan pendidikan telah melampaui target. Dengan sistem swakelola, pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,”

Demikian penegasan Abdul Mu’ti, Selasa (10/2/2026).

Di sisi lain, upaya digitalisasi juga menunjukkan progres yang solid. Distribusi perangkat Interactive Flat Panel (IFP) untuk pembelajaran digital diklaim telah mencapai 100 persen, tersebar ke ratusan ribu satuan pendidikan di tanah air. Target ke depannya pun lebih ambisius. Pada 2026, pemerintah ingin memperluas revitalisasi hingga ke 60 ribu sekolah dan melanjutkan distribusi perangkat digital secara bertahap.

“Kami mengupayakan agar setiap satuan pendidikan secara bertahap mendapatkan tiga unit IFP, yang mulai kami distribusikan pada 2026,” kata Mu’ti.

Lalu bagaimana dengan nasib guru? Ini yang menarik. Sepanjang 2025, tercatat 804.157 guru, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah juga memberikan bantuan untuk peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang S1 atau D4 kepada 12.500 guru. Tidak hanya itu, pelatihan juga diberikan kepada lebih dari 52 ribu kepala sekolah dan 186 ribu pendidik dengan pendekatan khusus.

“Pembelajaran mendalam kami dorong agar proses belajar menjadi lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik,” jelasnya.

Soal kesejahteraan, ada kabar baik. Tunjangan sertifikasi untuk guru non-ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Insentifnya juga bakal ditingkatkan jadi Rp400 ribu per bulan mulai tahun depan. Bantuan subsidi upah pun telah disalurkan kepada lebih dari 253 ribu guru non-ASN yang mengabdi di PAUD nonformal.

“Guru adalah kunci utama mutu pendidikan. Karena itu, kesejahteraan guru harus terus kita perbaiki,” tegas Mu’ti.

Sementara itu, di ranah evaluasi, Kemendikdasmen baru saja meluncurkan Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA). Tes yang diikuti 3,48 juta siswa SMA/SMK/MA pada November lalu itu ditekankan bukan untuk bahan perangkingan.

“TKA tidak dimaksudkan untuk menghasilkan ranking, tetapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran,” ujarnya.

Aspek penguatan karakter juga tak luput dari perhatian. Gerakan Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat telah diikuti oleh 170.870 satuan pendidikan di 38 provinsi. Pemerintah juga menerbitkan peraturan tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman, serta mendorong kegiatan penguatan nasionalisme seperti upacara bendera.

Pencapaian di kancah internasional pun patut disyukuri. Sepanjang 2025, peserta didik Indonesia berhasil membawa pulang 66 penghargaan, terdiri dari medali emas, perak, perunggu, dan honorable mention.

Menutup paparannya, Mu’ti menegaskan arah kebijakan pendidikan 2026.

“Seluruh kebijakan pendidikan 2026 kami arahkan pada penguatan partisipasi dan kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua,” pungkasnya.

Disusun dari keterangan resmi pemerintah.