Anggota DPR Tegaskan Bunuh Diri Siswa SD di NTT Tak Terkait Program Makan Bergizi Gratis

Informasi terkait bunuh diri dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

MURIANETWORK.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa kasus tragis siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakhiri hidupnya tidak terkait dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut analisisnya, akar persoalan justru terletak pada mekanisme penyaluran bantuan pendidikan yang belum optimal, yang diduga memicu tekanan pada anak tersebut.

Anggaran Pendidikan Dinilai Tidak Terganggu

Lalu Hadrian menjelaskan bahwa program MBG secara prinsip tidak akan mengurangi porsi anggaran pendidikan. Ia merujuk pada komitmen pemerintah untuk menambah alokasi dana melalui revitalisasi infrastruktur pendidikan.

"Jadi gini, kami sudah mendapat informasi detail terkait dengan dana MBG. MBG sebenarnya pada prinsipnya tidak akan mengganggu anggaran pendidikan," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia melanjutkan, dengan penambahan tersebut, anggaran pendidikan dipastikan akan melebihi ketentuan wajib 20 persen sesuai amanat konstitusi. Meski memahami berbagai masukan dari publik, politikus dari PKB ini tetap berpendapat bahwa fokus investigasi harus pada efektivitas penyaluran bantuan.

Fokus pada Penyaluran Bantuan yang Tepat Sasaran

Mengacu pada kronologi kejadian memilukan di Ngada, Lalu Hadrian menyoroti titik kritisnya. Menurutnya, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebenarnya telah dialokasikan, namun proses penyalurannya ke penerima manfaat yang bermasalah.

"Sebenarnya kalau kita baca kronologis dari peristiwa yang ada di NTT, itu sebenarnya kan PIP-nya sudah masuk, tetapi penyalurannya yang belum maksimal," jelasnya.

"Kita cari sekarang kenapa penyaluran ini tidak maksimal, tidak bisa, sehingga anak menjadi frustrasi karena keterbatasan ekonomi," lanjut Lalu, menyiratkan urgensi untuk menelusuri hambatan birokrasi di tingkat lapangan.

Ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah daerah, sekolah, dan keluarga. Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa program sekolah rakyat benar-benar menyentuh keluarga miskin yang menjadi sasaran utamanya.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan, bahwa sekolah rakyat yang hari ini diperuntukkan bagi warga miskin, bagi anak-anak yang tergolong dalam keluarga miskin, harus betul-betul bisa dimanfaatkan dalam rangka menuntaskan itu tadi," tuturnya.

Surat Perpisahan yang Menyayat Hati

Sebelumnya, investigasi kepolisian mengungkap temuan yang memperjelas latar belakang duka ini. Saat mengevakuasi jenazah YBR (10), siswa kelas IV SD tersebut, polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan. Surat yang ditulis dalam bahasa daerah Bajawa itu berisi ungkapan perpisahan sekaligus kekecewaan mendalam sang anak kepada ibunya, yang disebutnya pelit. Temuan surat ini memberikan gambaran suram tentang beban psikologis yang dipikul korban sebelum memutuskan untuk gantung diri.