Dedi lantas mengurai akar persoalan. Indonesia memang dikaruniai geografi dan iklim tropis yang kaya, tapi sekaligus rentan. Dalam kajian ekologi, fungsi lingkungan seperti hutan dan daerah aliran sungai adalah penopang keseimbangan alam. Mereka ibarat penyangga yang meredam hujan deras dan menahan erosi.
Masalahnya, fungsi itu kini banyak yang terganggu.
tegas Dedi. Akibatnya, cuaca ekstrem pun berubah jadi bencana yang dampaknya luas.
Ia menyebut contoh nyata: banjir dan longsor besar di Pulau Sumatra akhir November 2025. Peristiwa yang merusak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu dipicu hujan ekstrem dari Siklon Senyar. Tapi, pemicu alamiah itu jadi makin ganas karena kondisi ekologis di hulu yang sudah rapuh akibat alih fungsi lahan.
paparnya.
Data tahun 2024 saja mencatat ribuan kejadian bencana hidrometeorologi. Polanya kompleks dan sistemik, butuh intervensi kebijakan yang terintegrasi. Di sinilah peran pemerintah pusat, lewat BNPB, bersama daerah menjadi kunci. Kerangka hukumnya sudah ada, yakni UU Nomor 24 Tahun 2007, yang menegaskan tanggung jawab bersama dalam seluruh siklus penanggulangan bencana.
Dalam diskusi itu, Dedi berharap para pakar yang hadir bisa memberikan masukan berharga. Hadir sejumlah nama seperti Prof. Basuki Supartono dari UPN Veteran Jakarta, Harsanto Nursadi (pengajar UI), hingga aktivis lingkungan Zenzi Suhadi. Beberapa anggota DPD RI dari berbagai daerah juga turut hadir menyimak.
Artikel Terkait
Trump: Iran Ingin Berunding, Tapi Batas Waktu Rahasia Sudah Ditetapkan
Es Legen di Pantura Berujung Mencekam: Rp 140 Juta Raib Digasak Maling
Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Lumajang Dini Hari
Anggota DPRD Pelalawan Diperiksa Polisi Terkait Ijazah Orang Lain