Selandia Baru Tolak Undangan Trump untuk Bergabung dengan Dewan Perdamaian

Wellington punya jawaban tegas untuk undangan Donald Trump. Pemerintah Selandia Baru memutuskan untuk tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas dan akan dipimpin oleh Presiden AS itu. Mereka memilih untuk berdiri di barisan yang sama dengan segelintir negara lain yang juga menolak organisasi baru yang diklaim bakal mengurusi konflik global ini.

Keputusan itu diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Winston Peters, Jumat (30/1) waktu setempat. Seperti dilaporkan AFP, pernyataan resmi pemerintah dirilis hari itu juga.

"Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan tersebut dalam bentuknya saat ini, tetapi akan terus memantau perkembangannya," kata Peters.

Ia memberi alasan yang cukup pragmatis. "Sejumlah negara, khususnya dari kawasan tersebut, telah meningkatkan kontribusinya terhadap peran Dewan tersebut di Gaza. Selandia Baru tidak akan menambah nilai signifikan lebih lanjut untuk itu," jelasnya.

Memang, keraguan terhadap dewan ini sebenarnya cukup luas. Namun begitu, hanya sedikit yang berani menolak secara terbuka. Prancis, Norwegia, dan Kroasia termasuk dalam kelompok kecil itu. Kini, Selandia Baru resmi menyusul.

Keputusan ini bukan dibuat Peters sendirian. Ia melakukannya bersama Perdana Menteri Christopher Luxon dan Wakil PM David Seymour. Tampaknya ini adalah hasil pembahasan internal yang matang di internal kabinet.

Di sisi lain, Peters berusaha menegaskan bahwa penolakan ini bukan penolakan terhadap gagasan perdamaian itu sendiri. Pemerintah Selandia Baru justru ingin mempertegas komitmen lamanya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami melihat peran bagi Dewan Perdamaian di Gaza, yang akan dilaksanakan sesuai mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803," ujar Menlu Peters.

Jadi, intinya bukan menutup pintu sama sekali. Mereka hanya ingin memastikan segala upaya perdamaian berjalan dalam kerangka PBB yang sudah mapan. Sikap yang cukup hati-hati, tapi jelas.