Kembalinya Al-Maliki: Hantu Masa Lalu dan Badai Politik Irak

Masih segar dalam ingatan, tahun 2014. Saat kelompok ekstremis yang menyebut diri "Islamic State" (IS) menggulung masuk ke Mosul, ada sebagian warga kota di Irak utara itu yang justru menyambut. Mereka lelah. Pemerintah pusat di Baghdad yang didominasi Syiah di bawah Nouri al-Maliki dianggap telah meminggirkan mereka, komunitas Sunni. Bagi sebagian orang, IS yang berhaluan Sunni ultrakonservatif itu diharapkan jadi pelindung.

Namun begitu, euforia itu cuma bertahan beberapa bulan. Wajah asli IS segera tampak: brutal, penuh kekerasan dan eksekusi. Mosul berubah jadi simbol kekejaman. Dan al-Maliki, sang perdana menteri Syiah yang berkuasa sejak 2006, kerap jadi sasaran tudingan. Dia dituding memicu ketegangan sektarian dan gagal membendung laju IS. Militer Irak saat itu lunglai akibat korupsi bertahun-tahun. Banyak serdadu yang memilih kabur.

Kini, hampir sepuluh tahun setelah IS ditumpas di Irak, situasinya berbalik. Koalisi partai Syiah di Baghdad justru memandang al-Maliki bukan sebagai kegagalan. Politikus berusia 75 tahun yang lengser pada 2014 itu malah dinominasikan sebagai calon perdana menteri berikutnya. Peluangnya untuk kembali berkuasa terbuka.

Suara-Suara yang Menentang

"Irak akan hadapi bencana jika al-Maliki kembali berkuasa," kata Rasli al-Maliki, seorang pengamat politik yang sering muncul di TV Irak. Dia menegaskan tidak ada hubungan keluarga dengan sang mantan PM.

"Al-Maliki bertanggung jawab atas jatuhnya tiga provinsi ke tangan [IS] … dialah penyebab tewasnya 40.000 martir dari seluruh Irak," ujarnya, suaranya tegas. "Dialah yang membuka jalan bagi dominasi Iran atas negara ini."

Khitab al-Tamimi, aktivis masyarakat sipil dari Provinsi Salahuddin, juga heran. "Mengapa memilih figur yang begitu kontroversial?" tanyanya.

"Kami sudah mulai mendengar kembali narasi sektarian dalam dialog politik," keluhnya. "Kami telah berkorban begitu banyak. Kami tidak akan mundur. Sebagai bagian dari komunitas Sunni, saya tahu kami akan menentang ini."

Lobi, Negosiasi, dan Kalkulasi Kekuasaan

Jadi, mengapa al-Maliki dinominasikan? Ceritanya tidak sesederhana hasil pemilu. Irak memang menggelar pemilu parlemen November lalu, dan partai-partai Syiah meraih mayoritas. Tapi proses pembentukan pemerintahannya selalu rumit, lebih ditentukan oleh lobi dan bagi-bagi kue kekuasaan antar elite.

Blok pemenang suara terbanyak adalah Coordination Framework (CF), koalisi partai Syiah yang punya hubungan dekat dengan Iran. Nah, koalisi inilah yang pada Sabtu lalu mencalonkan al-Maliki. Mereka menyebut usia dan "pengalaman politik serta administratif"nya sebagai alasan.

Renad Mansour dari Chatham House yang sedang berada di Baghdad memberi penjelasan. "Argumen pendukungnya, Irak sedang dalam situasi regional yang genting," katanya. Konflik di Suriah, termasuk soal 7.000 tahanan IS yang dipindah ke Irak, butuh sosok yang sudah biasa menghadapi masalah berat. Bagi mereka, al-Maliki adalah orangnya.

Victoria Taylor dari Atlantic Council punya analisis lain. Menurutnya, pencalonan ini lebih merupakan hasil negosiasi internal elite Irak. "Iran kemungkinan senang, tapi pada akhirnya ini menunjukkan kemampuan al-Maliki mengamankan dukungan dari berbagai politisi Syiah, Sunni, dan Kurdi, yang banyak di antaranya tidak dekat-dekat amat dengan Iran," paparnya.

Di sisi lain, Washington tidak senang. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam percakapan telepon dengan PM sementara Mohammed Shia al-Sudani, menegaskan bahwa pemerintahan yang dikendalikan Iran tak akan bisa memprioritaskan kepentingan Irak sendiri. AS bahkan mengancam memblokir dana penjualan minyak Irak napas perekonomian negara jika anggota milisi pro-Iran masuk pemerintahan. Kritik pedas juga datang dari mantan Presiden Donald Trump lewat media sosial, yang bisa menggagalkan peluang al-Maliki.

Bila Dia Kembali: Potensi Badai

Lantas, bagaimana jika al-Maliki benar-benar kembali? Ramalannya suram. Menurut Karam Nama, penulis Inggris-Irak, ketegangan sektarian antara Sunni, Syiah, dan Kurdi bisa meledak lagi. Bahkan di internal komunitas Syiah sendiri bisa pecah antara yang pro dan kontra.

Gerakan protes pemuda Tishreen yang sempat mereda pasca 2021 juga berpotensi bangkit. "Masa jabatan ketiganya juga kemungkinan akan menghambat normalisasi hubungan dengan Damaskus," tulis Jasim al-Azzawi, penyiar asal Irak. Hubungan dengan AS pun diprediksi akan memasuki fase sulit, di saat Washington justru mendesak Irak mengurangi pengaruh Iran.

Masih Panjang Jalan ke Istana

Tapi jangan buru-buru. Meski sudah dinominasikan, jalan al-Maliki untuk kembali ke kursi perdana menteri masih terjal. "Dia punya dukungan cukup, tapi rintangan besar masih banyak," kata Mansour. Banyak politisi di Baghdad yang dia temui justru terkejut dengan pencalonan ini.

Buktinya, rencana parlemen untuk melanjutkan proses pembentukan pemerintah pada Selasa lalu harus ditunda. Partai-partai Kurdi terbesar, termasuk salah satu yang sebelumnya mendukung al-Maliki, meminta penundaan. Drama politik Irak jelas belum berakhir. Semuanya masih bisa berubah.