Iran di Ujung Tanduk: Krisis Ekonomi dan Strategi Pertahanan Suci di Tengah Gempuran Sanksi

Dunia kembali menatap ke Teluk Persia. Konflik di sana sudah jauh berubah. Dari sekadar gejolak regional, ia kini menjelma menjadi krisis eksistensial yang menguji rezim di Teheran. Pilihannya pahit: melawan dengan risiko kehancuran ekonomi total, atau menyerah pada tuntutan Barat dan kehilangan jati diri revolusionernya.

Di papan catur geopolitik, Iran memegang satu kartu yang sangat kuat: Selat Hormuz. Jalur sempit itu adalah posisi strategis yang tak ternilai. Bayangkan, hampir seperlima pasokan minyak dan gas dunia harus melewatinya setiap hari. Bagi Iran, minyak bukan cuma komoditas. Ia adalah instrumen pertahanan, senjata untuk menjaga kedaulatan. Fenomena ini menciptakan ketergantungan global semacam "deterens energi" pada negara tersebut.

Namun begitu, Teheran juga sadar akan titik lemahnya. Perekonomian mereka masih bergantung pada ekspor migas. Dan Barat tahu persis cara memainkannya: melalui sanksi. Lalu, pertanyaan besarnya: mampukah Iran bertahan dari tekanan eksternal yang begitu masif ini?

Paradoks Iran adalah cerminan dari benturan antara tekanan global dan daya tuhah psikologis rakyatnya. Pemicu kerusuhan belakangan ini berakar di dalam negeri: krisis ekonomi yang parah. Nilai tukar Rial anjlok ke level terendah sepanjang sejarah, menyentuh lebih dari 1,4 juta per dolar AS. Daya beli masyarakat pun rontok dalam sekejap. Hiperinflasi menghantam harga pangan dan kebutuhan pokok, melonjak hingga di atas 70%.

Kelas pedagang di 'bazaar', yang selama ini jadi pendukung tradisional rezim, akhirnya turun ke jalan. Mereka mogok dan berprotes. Tapi krisis ini punya akar yang lebih dalam. Jauh sebelumnya, Amerika Serikat dan sekutunya sudah melakukan intervensi. Mereka seperti mesin yang mempercepat kebangkrutan Iran lewat berbagai cara.

Pertama, lewat sanksi "snapback" terkait program nuklir. Akibatnya, Iran terisolasi dari sistem keuangan global, jaringan perbankan rahasianya lumpuh.

Kedua, serangan militer AS dan Israel pada fasilitas nuklir tahun 2025 lalu. Infrastruktur kunci mereka rusak signifikan, melemahkan posisi tawar pemerintah di mata rakyatnya sendiri.

Ketiga, ekspor minyak dan gas merosot lebih dari 50%. Ditambah sanksi baru pada jalur distribusi energi, Iran kehilangan sumber devisa utamanya. Tanpa pendapatan dari minyak yang cukup, kemampuan negara untuk memberi subsidi barang pokok pun terkikis habis.

Bagi warga biasa, dampak sanksi itu terasa nyata dan mematikan. Meski teorinya ditujukan pada pemerintah, dalam praktiknya justru masyarakat sipil yang paling terjepit. Daya beli merosot, krisis obat-obatan melanda, lapangan kerja menyusut. Kualitas hidup dan infrastruktur publik terancam, menggerogoti masa depan generasi muda Iran.

Jadi, sanksi bukan cuma istilah politik yang dingin. Ia adalah perjuangan harian untuk sekadar bertahan hidup. Tujuannya mungkin menekan pemerintah, tapi dampak kemanusiaannya nyata. Frustrasi sosial menumpuk, lalu meledak menjadi protes dan kerusuhan. Itulah yang terjadi di Iran hari-hari ini.

Persuasi Politik, Stabilitas dan Kedaulatan

Menghadapi semua itu, pemerintah Iran berupaya keras meredam suhu politik dalam negeri. Strateginya adalah persuasi. Dalam psikologi sosial, model Elaboration Likelihood Model (ELM) dari Petty dan Cacioppo bisa menjelaskan pendekatan ini. Model itu membedakan dua cara orang memproses informasi: jalur sentral yang rasional, dan periferal yang lebih emosional.

Iran memakai keduanya. Mereka menggali emosi rakyat untuk menolak intervensi asing, sekaligus mengarahkan penalaran kognitif agar publik melihat isu ini dari kacamata mereka: sebagai bentuk penindasan Barat dan terorisme yang dirancang musuh.