Rabu (28/1) siang, Istana Kepresidenan Jakarta menjadi lokasi pertemuan antara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Presiden Prabowo Subianto. Agenda utamanya? Membahas persoalan serius yang menggerogoti ketahanan pangan nasional: hilangnya lahan sawah.
Menurut Nusron, fenomena alih fungsi lahan dalam lima tahun terakhir benar-benar mengkhawatirkan. Dari 2019 hingga 2024, sawah-sawah kita banyak yang berubah wajah. Kawasan industri dan perumahan tumbuh di atasnya, menelan sekitar 554 ribu hektar lahan produktif.
Di sisi lain, ambisi Prabowo untuk mencapai swasembada pangan justru membutuhkan lahan pertanian yang makin kokoh. Itu sebabnya, Nusron datang dengan sejumlah langkah konkret yang sudah dikonsultasikan dan dapat restu dari presiden.
Langkah itu berkutat pada aturan teknis. Ada syarat yang mewajibkan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) di suatu daerah. Aturan ini tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Sayangnya, realita di lapangan jauh dari angka ideal itu.
Artikel Terkait
Kakak Prabowo Blusukan ke Sekolah Rakyat, Terkesima dengan Bakat Para Siswa
Iran Tegaskan Kendali Penuh di Selat Hormuz, Siap Hadapi Eskalasi AS
Komnas PA Tak Lepas Pantau: Pemulihan Korban Bully di SMPN Jakarta Timur Tetap Jadi Prioritas
Duka di Bone: Anak Diduga ODGJ Tewaskan Ibu Kandung dengan Tikaman