Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali angkat bicara soal wacana perubahan struktur kepolisian. Intinya, mereka mendukung penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden. Bukan di bawah kementerian tertentu.
Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengungkapkan alasan partainya. Menurutnya, dalam negara demokrasi, semua instrumen kekuasaan termasuk aparat penegak hukum harus dikendalikan oleh sipil yang dipilih rakyat. Presiden, sebagai pemegang mandat langsung rakyat, adalah representasi dari supremasi sipil itu sendiri.
Dari sisi tata kelola, struktur seperti ini justru dinilai lebih efisien. Rantai komando yang jelas, kata Andy, memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat menghadapi berbagai tantangan keamanan. Selain itu, posisi langsung di bawah Presiden juga mempermudah pertanggungjawaban politik kepada DPR dan publik.
Lalu bagaimana dengan isu netralitas? PSI punya jawabannya. Menurut mereka, menjaga netralitas Polri bukan dengan mengutak-atik struktur pemerintahan. Caranya justru dengan memperkuat profesionalisme internal, membangun sistem pengawasan yang solid, dan melakukan perbaikan dari dalam institusi itu sendiri.
Artikel Terkait
Duka di Bone: Anak Diduga ODGJ Tewaskan Ibu Kandung dengan Tikaman
Jakarta Tenggelam Lagi, 17 RT Terendam Hingga 80 Sentimeter
Prabowo Restui Langkah Darurat Selamatkan Sawah dari Gempuran Industri
Stasiun Jatake Resmi Beroperasi, Warga Pagedangan Sambut Angin Segar