Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali angkat bicara soal wacana perubahan struktur kepolisian. Intinya, mereka mendukung penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden. Bukan di bawah kementerian tertentu.
Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengungkapkan alasan partainya. Menurutnya, dalam negara demokrasi, semua instrumen kekuasaan termasuk aparat penegak hukum harus dikendalikan oleh sipil yang dipilih rakyat. Presiden, sebagai pemegang mandat langsung rakyat, adalah representasi dari supremasi sipil itu sendiri.
Dari sisi tata kelola, struktur seperti ini justru dinilai lebih efisien. Rantai komando yang jelas, kata Andy, memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat menghadapi berbagai tantangan keamanan. Selain itu, posisi langsung di bawah Presiden juga mempermudah pertanggungjawaban politik kepada DPR dan publik.
Lalu bagaimana dengan isu netralitas? PSI punya jawabannya. Menurut mereka, menjaga netralitas Polri bukan dengan mengutak-atik struktur pemerintahan. Caranya justru dengan memperkuat profesionalisme internal, membangun sistem pengawasan yang solid, dan melakukan perbaikan dari dalam institusi itu sendiri.
Artikel Terkait
BMKG Prediksi Cuaca Relatif Kondusif untuk Awal Mudik Lebaran 2026, Waspada Potensi Hujan di Sejumlah Daerah
Kapolri: Presiden Perintahkan Usut Tuntas Kasus Penyiran Air Keras ke Aktivis KontraS
Aturan Mudik: Istirahat 30 Menit Setiap 4 Jam Berkendara demi Keselamatan
Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru Diresmikan, Menampilkan Patung Fatmawati yang Sedang Hamil