Pembersihan di Puncak: Dua Jenderal Andalan Xi Jinping Diselidiki

Akhir pekan lalu, dunia dikejutkan oleh kabar dari Beijing. Otoritas Tiongkok membuka penyelidikan terhadap dua jenderal senior di pucuk pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Mereka diduga melakukan "pelanggaran disiplin serius" istilah halus yang biasa dipakai untuk kasus korupsi.

Nama yang disebut cukup mengejutkan. Salah satunya adalah Jenderal Zhang Youxia, sekutu dekat Presiden Xi Jinping di tubuh militer. Dia adalah salah satu dari dua wakil ketua Komisi Militer Pusat, badan kolektif yang mengawasi seluruh angkatan bersenjata Tiongkok. Jenderal senior lain, Liu Zhenli, juga ikut diselidiki. Keduanya sudah dicopot dari jabatan.

Komisi Militer Pusat ini mengomandoi semuanya: angkatan darat, laut, udara, pasukan roket, bahkan polisi bersenjata dan milisi. Dan ketuanya bukan orang sembarangan: Xi Jinping sendiri. Selain sebagai presiden dan sekjen partai, posisi ketua komisi inilah yang dianggap paling berkuasa. Konstitusi Tiongkok Pasal 93 jelas menyebut, kendali atas militer ada di tangan ketua komisi, bukan presiden.

Mao Zedong, bapak pendiri negara itu, pernah berujar, "kekuasaan politik tumbuh dari ujung laras senjata." Logika itu masih membayangi politik Tiongkok hingga sekarang. Contohnya, pada 2005, Presiden Jiang Zemin tetap memegang kendali komisi ini berbulan-bulan setelah melepas jabatan lain, baru kemudian diserahkan ke Hu Jintao.

Jenderal yang Berpengalaman di Medan Perang

Kasus Zhang Youxia menarik perhatian khusus. Di antara pimpinan Komisi Militer Pusat, dialah satu-satunya yang karirnya dimulai dari bawah, dari prajurit biasa. Dia masuk militer tahun 1968, umur 18 tahun. Pengalaman tempurnya nyata: memimpin resimen dalam perang perbatasan melawan Vietnam tahun 1979 dan 1984. Setelah itu, karirnya melesat, dari komandan di timur laut hingga posisi senior di markas besar Beijing.

"Kasus ini mengejutkan," kata Ying-Yu Lin, ilmuwan politik dari Universitas Tamkang di Taiwan.

"Kini, Komisi Militer Pusat tidak lagi memiliki satu pun pimpinan yang memiliki pengalaman perang nyata. Itu patut dipertanyakan."

Memang, Xi Jinping dan wakil ketua lainnya lebih berlatarbelakang politik. Zhang adalah pengecualian. Dia juga anggota Politbiro yang mewakili militer, dan dianggap sebagai kandidat pilihan Xi. Promosinya ke Politbiro di usia 72 tahun saat kebanyakan pejabat seusianya pensiun sudah melanggar norma. Kedekatan pribadinya dengan Xi pun terkenal; ayah mereka pernah bertugas bersama dan berasal dari provinsi yang sama.

Ketika Kepercayaan Mulai Retak

Kampanye antikorupsi yang digelorakan partai selama bertahun-tahun memang sering jadi alat untuk mendisiplinkan pejabat dan membersihkan unsur tidak loyal. Tapi belakangan, sorotan tajamnya justru mengarah ke jenderal-jenderal dan institusi militer. Ini seiring dengan upaya Xi membentuk ulang struktur kepemimpinan angkatan bersenjata. Buktinya, Oktober lalu saja, sembilan pejabat militer diselidiki.

Zhang sendiri dikenal sebagai pendukung vokal Xi saat presiden itu mematahkan norma untuk menjabat ketiga kalinya pada Kongres Partai 2022.

"Xi juga telah melanggar banyak aturan dan hal tabu yang telah lama berlaku di militer, dengan mempromosikan sekutu-sekutu terpercaya lebih awal dari biasanya untuk memperkuat kekuasaannya," ujar Ming-Shih Shen dari Institute for National Defense and Security Research Taiwan.

Tapi Shen berpendapat, setelah gelombang pertama pembersihan, Zhang mungkin merasa terpojok dan terancam, meski awalnya bukan target.

"Xi Jinping jelas tidak lagi mempercayainya," tegas Lin.

"Spekulasi soal alasan kejatuhan Zhang, entah korupsi, suap, atau bahkan dugaan spionase seperti yang dilaporkan media AS, jadi tidak relevan jika kepercayaan sudah hilang. Begitu kepercayaan hilang, tuduhan spesifik hanyalah formalitas belaka."

Jaringan dan Ancaman Kekuasaan

Laporan People's Liberation Army Daily tentang kasus ini cukup keras. Koran itu menuduh Zhang menyalahgunakan wewenang yang diberikan ketua sebagai panglima tertinggi. Ditekankan, tidak ada pangkat yang memberi kekebalan, dan tidak ada kehormatan militer yang bisa melindungi seseorang dari proses hukum.

Bahasa seperti itu, menurut Chung Chieh, peneliti di Institute for National Defense and Security Research Taiwan, mengisyaratkan Zhang mungkin telah membangun jaringan pendukung yang loyal di dalam militer.

"Jaringan ini kemungkinan besar dianggap oleh Xi Jinping sebagai ancaman potensial. Kepentingan inti Xi atau partai tampaknya berada dalam posisi yang terancam."

Siapa pun yang mempertanyakan otoritas Xi sebagai ketua, tambah Chung, berisiko dituduh tidak loyal atau bahkan memberontak.

Di forum daring berbahasa Mandarin, situasi ini jadi bahan lelucon politik yang getir. "Tentara sekarang sedang berperang melawan para jenderalnya sendiri," begitu kira-kira salah satu candaan yang beredar. Atau, "Parade militer berikutnya akan dipimpin oleh seorang jenderal yang enggan disebut namanya."

Ironisnya, di tengah gejolak internal ini, Tiongkok terus memamerkan kekuatan militernya ke luar. Manuver angkatan laut di Pasifik tak henti. Belanja militernya pada 2025 mencapai angka fantastis, sekitar €220 miliar.

Semua ini terjadi sementara Tiongkok sendiri sudah puluhan tahun tidak terlibat perang sesungguhnya. Pertarungannya justru ada di dalam.