Kemendikdasmen Salurkan Bantuan Triliunan Rupiah untuk Guru dan Sekolah Terdampak Banjir Sumatera

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera belum lama ini, ternyata juga berdampak serius pada para guru. Menyikapi hal itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akhirnya menggelontorkan bantuan. Tak cuma bantuan materi, para pengajar di daerah terdampak juga mendapat keringanan beban mengajar, mengingat situasi yang masih belum pulih benar.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, membeberkan rincian bantuan tersebut dalam sebuah rapat satgas di Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Penyaluran bantuan khusus untuk guru yang terdampak sudah menjangkau 16.647 orang, dengan total nilai Rp 32,9 miliar," ujarnya.

Dia juga menyebut, berbagai tunjangan untuk guru di zona bencana itu sudah dicairkan, dengan nilai mencapai Rp 500,89 miliar. Yang penting, pemberian tunjangan ini tidak lagi dikaitkan dengan persyaratan beban mengajar. Di samping itu, tersalur juga bantuan berupa school kit dan voucher untuk 30 sekolah, serta family kit yang diberikan kepada 500 guru.

Lalu bagaimana dengan bantuan untuk sekolahnya langsung? Menurut Atip, dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp 1,98 triliun sudah sampai ke 29 ribu satuan pendidikan di kabupaten dan kota yang kena musibah. Persyaratan penyalurannya pun dibuat lebih fleksibel, sehingga sekolah bisa menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan yang paling mendesak.

"Untuk minggu ketiga Januari 2026 ini, rencananya kami akan berikan bantuan school kit sebanyak 5.510 paket ke Aceh dan Sumatera Utara," sambung Atip.

Pekerjaan ke depan masih banyak. Pihaknya akan melanjutkan verifikasi lapangan dan merancang program revitalisasi untuk sekolah-sekolah yang rusak di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat. Bantuan peralatan penunjang sekolah juga akan segera disalurkan.

"Ada bantuan peralatan sekolah senilai 60 miliar, juga pengusulan bantuan darurat. Untuk buku teks, kami salurkan 27 ribu eksemplar di Sumbar, 11 ribu di Sumut, dan 55 ribu di Aceh," jelasnya.

Tak ketinggalan, program pendampingan praktik baik dan model pembelajaran darurat akan digelar bagi sekolah-sekolah di tiga provinsi tersebut.

Di sisi lain, meski proses belajar mengajar sudah dinyatakan berjalan 100%, persoalan sarana fisik masih jadi pekerjaan rumah yang besar. Banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan.

"Alhamdulillah, proses pembelajaran di ketiga provinsi itu sudah berjalan semua. Tapi, yang masih tersisa dan harus segera dituntaskan adalah perbaikan sarana fisiknya," kata Atip.

Dia merinci kondisi di Aceh. Sebanyak 2.966 sekolah sudah bisa digunakan kembali karena hanya mengalami kerusakan ringan. Namun, masih ada sekitar 82 sekolah yang murid-muridnya terpaksa belajar di tenda atau kelas darurat.

"Ini yang perlu dan akan kami perbaiki secepatnya. Mudah-mudahan di bulan Februari nanti, yang masih sekolah di tenda sudah bisa ditangani," harapnya.

Namun begitu, tantangan terberat justru ada pada 25 sekolah yang statusnya 'menumpang'. Sekolah-sekolah ini memerlukan relokasi total.

"Mereka harus dipindahkan ke lokasi yang benar-benar aman, jauh dari wilayah rawan bencana. Membangun kembali di tempat asal sudah tidak memungkinkan," pungkas Atip.

Secara keseluruhan, Kemendikdasmen mencatat ada 4.859 sekolah yang terdampak. Rinciannya, Aceh paling banyak dengan 3.773 sekolah, disusul Sumatera Utara (1.259 sekolah), dan Sumatera Barat (527 sekolah). Perbaikan fisik, terutama untuk yang rusak berat, memang butuh waktu dan ketepatan, terutama dalam memilih lokasi tanah yang baru dan aman.