Gus Ipul Soroti Data sebagai Kunci Pemberdayaan Disabilitas di HUT Pertuni

Di tengah riuh rendah perayaan di Taman Ismail Marzuki, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, hadir memeriahkan HUT ke-60 Pertuni. Acara yang penuh warna ini bukan sekadar seremoni belaka. Gus Ipul langsung menekankan satu hal krusial: pentingnya data yang akurat. Tanpa basis data yang kuat, kata dia, upaya pemberdayaan yang dilakukan negara bisa meleset dari sasaran.

"Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat berlari," ujarnya, Minggu (25/1/2026).

"Tetapi bangsa yang memastikan tidak ada satu pun warganya tertinggal di belakang."

Pernyataan itu sekaligus menjadi apresiasi atas perjalanan panjang Pertuni selama enam dekade. Menurut Gus Ipul, organisasi ini telah membuktikan bahwa rekan-rekan disabilitas bukanlah pihak yang pasif. Mereka justru penjaga arah pembangunan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan visi kepemimpinan ideal yang ia sebutkan: yang atas dijaga, tengah difasilitasi, dan yang bawah seperti kelompok rentan dan disabilitas harus dibela. Mereka tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian.

"Keadilan sosial bukan berarti semua orang diperlakukan sama," tegas Gus Ipul.

"Tetapi setiap orang mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya."

Prinsip ini tertuang dalam Asta Cita ke-4 dan diperkuat oleh UU Penyandang Disabilitas. Nah, implementasinya harus dimulai dari hal yang paling mendasar: data. Saat ini, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional mencatat ada lebih dari 15 juta penyandang disabilitas, dengan sekitar 4,2 juta di antaranya adalah tunanetra.

Tapi Gus Ipul mengakui, angka itu belum final. "Data ini belum sempurna," katanya. Baginya, data bukan sekadar deretan statistik. "Data adalah nama, alamat, dan kehidupan."

"Selama masih ada satu orang yang belum masuk data, maka tugas kita belum selesai," sambungnya.

Karena itulah, ia mengajak semua pihak untuk bergotong-royong menyempurnakan DTSEN. Verifikasi, koreksi, dan pemutakhiran data harus dilakukan bersama. Tujuannya jelas: agar tidak ada seorang pun yang 'hilang' dari sistem hanya karena belum terekam. Dengan data yang tepat, bantuan sosial bisa dialirkan ke mereka yang paling berhak.

"Ada teman-teman penyandang disabilitas yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya, itu adalah upaya negara untuk memberikan perlindungan," tegasnya.

Di sinilah peran Kementerian Sosial menjadi sentral. Mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi, dukungan kesehatan, bantuan pangan, sampai penyediaan alat bantu dan pelatihan vokasi untuk kemandirian. Semua intervensi itu dirancang sebagai sebuah tangga.

"Kita butuh kerja bersama," tutur Gus Ipul, "agar bantuan sosial menjadi jembatan menuju pemberdayaan, agar pemberdayaan menjadi pijakan menuju kemandirian."

Namun begitu, jalan ke depan masih panjang. Tantangannya beragam. Selain penyempurnaan data, masih banyak PR lain yang menanti: memperluas aksesibilitas fasilitas publik, membangun ekosistem UMKM yang inklusif, mengikis stigma, hingga menyiapkan protokol kesiapsiagaan bencana yang ramah disabilitas.

Acara hari itu pun dihadiri oleh banyak tokoh. Tampak hadir Anggun Sintana dari Ditjen Binapenta, Diki Lukman Hakim dari Perpustakaan HB Jassin, serta pendiri Pertuni Dra Aryani Sukamwo. Turut hadir perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Ahmad Rofi, Presiden Rumah Aspirasi H Arief Pribadi, dan Ketum Pertuni Setiawan Gema Budi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci. Sebuah kerja bersama yang dimulai dari data, dan diakhiri dengan martabat.