Gus Ipul Soroti Stigma dan Kuota Disabilitas di HUT Pertuni

Di tengah perayaan HUT ke-60 Persatuan Tunanetra Indonesia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Masih ada pekerjaan besar di depan mata kita semua. Stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, kata dia, harus benar-benar dihapuskan. Perilaku semacam itu, terang-terangan atau terselubung, sungguh menyakitkan.

Acara yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Minggu (25/1/2026) itu, menjadi momen tepat untuk menyampaikan hal ini. Gus Ipul tak sekadar berpidato. Dia menitipkan pesan khusus kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Sering kali yang melukai bukan kondisi disabilitasnya, melainkan cara masyarakat memandangnya," ujarnya tegas.

"Jadi ini penting saya titipkan kepada kita semua. Sekali lagi saya ulang, mengikis stigma dan diskriminasi karena seringkali yang melukai bukan kondisi disabilitasnya melainkan cara masyarakat memandangnya."

Namun begitu, penghapusan stigma saja tidak cukup. Tantangan nyata lainnya masih membentang. Misalnya, soal penyediaan akses layanan publik yang benar-benar ramah. Atau pemenuhan kuota minimal pekerja disabilitas di instansi pemerintah dan swasta.

Gus Ipul kemudian merinci aturannya.

"Untuk pemerintah, instansi pemerintah dan BUMN harus 2% dari seluruh pegawainya itu adalah penyandang disabilitas. Kementerian Tenaga Kerja sudah dihitung, kalau Kementerian Sosial semuanya 3.000 dan minimal kita 2% lebih itu adalah semuanya penyandang disabilitas. Ini juga pekerjaan, bagi swasta itu 1%," ungkapnya.

Lalu, ada satu hal krusial yang kerap terlupakan: kesiapsiagaan bencana. Ia menekankan pentingnya sistem yang inklusif, agar penyandang disabilitas tidak jadi pihak terakhir yang diselamatkan saat darurat.

"Ini adalah beberapa catatan, beberapa PR kita ke depan yang harus kita atasi bersama-sama. Di sinilah sesungguhnya Pertuni punya posisi yang sangat strategis," tuturnya.

Di sisi lain, persoalan data juga jadi perhatian serius. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), angka penyandang disabilitas di Indonesia mencapai lebih dari 15 juta. Tepatnya, 15.262.448 orang.

Tapi Gus Ipul jujur mengakui, data itu belum tentu sempurna. Pemerintah terus berupaya menyempurnakannya.

"Data bukan hanya angka, data adalah nama, alamat, dan kehidupan," sebutnya.

"Selama masih ada satu orang yang belum masuk data, maka tugas kita belum selesai."