Gerindra Ancam Interpelasi Wali Kota, PDAM Padang Didesak Ganti Direksi

Krisis air bersih di Padang ternyata belum juga reda. Sudah berbulan-bulan sejak banjir bandang melanda akhir November lalu, tapi keran-keran di banyak rumah warga masih tetap kering. Situasi yang seharusnya sudah bisa ditangani ini, malah berlarut-larut dan memicu reaksi keras dari politisi di Senayan kota.

Fraksi Gerindra di DPRD Kota Padang tak lagi bisa diam. Mereka menilai kinerja PDAM setempat benar-benar gagal memenuhi kebutuhan paling dasar masyarakat. Bahkan, ancaman serius sudah disiapkan: hak interpelasi terhadap Wali Kota Fadly Amran bakal diajukan jika evaluasi total dan pergantian direksi PDAM tak segera dilakukan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, suaranya tegas. Menurutnya, penderitaan warga sudah melampaui batas toleransi.

"Rakyat sudah kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, warga tidak bisa mandi, tidak bisa beraktivitas normal. Ini kegagalan pelayanan publik yang serius," kata Wahyu, Jumat (23/1/2026).

Dia bilang, sikap fraksinya ini sejalan dengan arahan dari pimpinan partai di tingkat provinsi. Andre Rosiade, Ketua DPD Gerindra Sumbar, disebutnya menekankan agar tak ada kompromi untuk layanan publik yang buruk, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Desakan untuk mencopot Direktur Utama PDAM Hendra Pebrizal pun mengemuka.

Di mata Wahyu, kegagalan manajemen PDAM terlihat dari dua hal. Pertama, soal antisipasi dan pemulihan pascabencana. Kedua, yang mungkin lebih menyakitkan, adalah sikap pejabatnya yang dinilai kurang peka. Seolah tak ada rasa urgensi, minim solusi konkret di lapangan.

Bukan cuma soal teknis, pola komunikasi direksi PDAM di ruang publik juga jadi sasaran kritik. Alih-alih menenangkan, pernyataan mereka justru dinilai memperkeruh suasana. Masyarakat, tegas Wahyu, sudah muak dengan klarifikasi berulang atau janji potongan tarif. Yang mereka mau sederhana: air bersih mengalir lagi ke rumah mereka.

"Solusi utamanya jelas, lakukan evaluasi total dan ganti Direktur Utama PDAM. Kalau ini tidak dilakukan, kami siap menggunakan hak interpelasi," ujarnya tanpa ragu.

Interpelasi bukan sekadar ancaman. Itu instrumen resmi DPRD untuk meminta pertanggungjawaban Wali Kota, khususnya dalam pengawasan terhadap BUMD seperti PDAM. Langkah ini, bagi Wahyu, adalah bentuk tanggung jawab politik mereka pada warga Padang yang terus menderita.

Kini, bola sepenuhnya ada di pihak Wali Kota Fadly Amran. DPRD menunggu sikap dan langkah konkret dari pemimpin kota itu. Fraksi Gerindra memastikan diri akan berada di depan jika pengajuan interpelasi ternyata harus dilakukan. Mereka tak ingin masalah ini terus mengambang.

Kritik terhadap PDAM Padang sebenarnya sudah lama bergulir. Sebelumnya, Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sudah melontarkan kecaman keras. Dia menilai manajemen PDAM tak serius memperbaiki layanan, padahal bantuan infrastruktur dari pusat sudah turun. Desakannya sama: copot Hendra Pebrizal dari posisi puncak di PDAM.

Tekanan kini kian membesar. Tinggal menunggu waktu, apakah keputusan politik akan diambil, atau drama krisis air ini akan memasili babak baru yang lebih panas di gedung dewan.