Di sisi lain, Sultan Najamudin membawa pembicaraan ke arah yang lebih luas. Ia menyebut pertemuan itu juga membahas green democracy dan ekonomi hijau. DPD yang dipimpinnya, katanya, sedang mengusung konsep itu.
"Kita mulai turunkan di green parliament, green legislation, dan green economy, termasuk green education," papar Sultan.
Namun begitu, potensi ekonomi desa yang besar itu berhadapan dengan tantangan lingkungan. Dari situlah kemudian muncul ide tentang 'green village' atau desa hijau.
"Green village ini adalah program yang akan kita beri judul kolaborasi antara Kementerian Desa dengan DPD," jelasnya.
Logikanya sederhana. Basis DPD adalah daerah, jadi pasti nyambung. Yang ingin dilakukan adalah memanfaatkan potensi ekonomi di tingkat desa, bahkan sampai ke skala global. Tapi sekaligus juga menjaga keseimbangan.
"Di sisi lain kita juga harus berkontribusi... untuk memastikan bahwa ekosistem dan ekologi lingkungan kita tetap terjaga dengan baik," tambah Sultan menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Produksi dan Serap Tenaga Kerja di Sukoharjo
Mendagri Tito Karnavian: Pemda Wajib Masukkan Perlindungan Anak Digital ke RPJMD dan APBD
BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Sejumlah Pesisir Indonesia pada Maret 2026
Presiden Prabowo Hadiri Perayaan HUT Pertama Danantara