Puan Bahas Nasib Pekerja Migran Indonesia dalam Pertemuan dengan Ketua Parlemen Korea Selatan

Hari ini, suasana di Gedung DPR Senayan cukup ramai. Ketua DPR RI Puan Maharani kedatangan tamu penting dari Negeri Ginseng, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-Shik. Pertemuan bilateral ini, rupanya, tak cuma soal basa-basi diplomatik. Salah satu pokok pembicaraan yang mengemuka adalah nasib pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korsel.

Rombongan Woo Won-Shik tiba di Gedung Nusantara I atau yang akrab disebut Gedung Kura-Kura sekitar pukul 11 siang. Begitu masuk, sang ketua parlemen langsung membubuhkan tanda tangannya di buku tamu. Acara kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tertutup yang digambarkan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Puan sendiri didampingi sejumlah anggota DPR, seperti Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit, Charles Honoris dari Komisi IX, Shanty Alda Nathalia dari Komisi XII, serta beberapa anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Dalam keterangan tertulisnya, Puan membuka percakapan dengan menyapa hangat.

"Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Yang Mulia, setelah terakhir bertemu pada Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA di Seoul,"

"Selamat datang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya harap Yang Mulia merasakan hangatnya penerimaan kami di Jakarta seperti yang telah kami rasakan saat diterima oleh Yang Mulia di Seoul,"

Namun begitu, percakapan cepat menyentuh hal yang lebih substansial. Puan secara khusus menyoroti isu perlindungan PMI. Ia mengawali dengan ucapan terima kasih atas peluang kerja yang dibuka Korea Selatan bagi puluhan ribu tenaga kerja Indonesia.

Tapi, terima kasih itu dibarengi dengan perhatian serius. Menurut Puan, DPR bersama pemerintah terus memprioritaskan perlindungan para pekerja migran ini. Mulai dari pelatihan sebelum berangkat, pemantauan kondisi kerja di lapangan, sampai penegakan hukum jika ada masalah.

"Kami mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan dalam memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing dan kerjasama yang erat dengan perwakilan Indonesia di Seoul untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia di Korea dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan mendapat hak-haknya secara penuh,"

Pembicaraan kemudian melebar. Puan menyebut hubungan kedua negara, yang sudah berjalan 53 tahun, kini memasuki fase kemitraan strategis khusus. Ia menekankan bahwa kerja sama ini bukan cuma soal kepentingan pragmatis semata, tapi juga didasari kesamaan nilai seperti demokrasi dan penghormatan HAM.

"Komitmen yang menjadi semakin penting di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini,"

Ia melihat kolaborasi antara negara-negara 'middle power' macam Indonesia dan Korsel punya peran krusial untuk menjaga stabilitas kawasan. Di forum regional seperti ASEAN, peran aktif Korea Selatan sangat diapresiasi.

Nah, soal ekonomi, pembahasannya cukup mendalam. Puan menyebut investasi Korea sebagai salah satu pilar penting. Ia menghargai konsistensi Korsel sebagai investor besar di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, yang mencerminkan kepercayaan terhadap iklim usaha di sini.

"Saya harap kedepannya investasi Korea akan terus meningkat dan semakin berkualitas, terutama dalam hal penciptaan nilai tambah, alih teknologi, dan penguatan rantai pasok industri,"

Harapannya, investasi itu bisa mengalir deras ke sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, ekonomi digital, dan proyek-proyek di luar Pulau Jawa, termasuk Ibu Kota Nusantara. Di sisi perdagangan, Puan mendorong upaya bersama untuk memangkas hambatan non-tarif yang kerap menghambat.

Di lain pihak, Woo Won-Shik menyambut positif dan menyatakan komitmen negaranya.

"Korsel juga disebut akan terus mendukung pembangunan di Indonesia agar RI bisa mencapai target Indonesia Emas 2045,"

Puan menutup dengan optimisme. Melalui sinergi pemerintah dan dukungan parlemen kedua belah pihak, ia yakin kerja sama bisa masuk fase baru yang lebih strategis dan, tentu saja, saling menguntungkan bagi rakyat kedua negara.