Ajakan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat waspada terhadap gangguan stabilitas oleh kekuatan asing bukanlah tanpa alasan. Justru, ini langkah yang patut kita apresiasi. Sejarah panjang kita menunjukkan, Indonesia kerap jadi sasaran empuk campur tangan pihak luar, baik karena alasan geopolitik maupun ekonomi yang menggiurkan.
Caranya? Beragam. Ada yang resmi, lewat para diplomat dan stafnya di kedutaan, atau tenaga ahli di kantor-kantor badan multilateral. Lalu ada juga pebisnis asing yang berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Tapi, di sisi lain, ada pula metode yang terselubung. Kehadiran mereka samar, bahkan tak berizin. Kita biasa menyebutnya intelijen atau, dalam bahasa yang lebih sehari-hari, mata-mata. Praktik semacam ini masih berlangsung hingga sekarang, lho.
Menurut sejumlah saksi dan catatan, intensitas mereka berbeda-beda di tiap negara, tergantung pada kepentingan yang dibawa. Aktivitasnya pun macam-macam, dan kebanyakan ilegal. Mulai dari mengumpulkan data rahasia, membangun jaringan dengan oknum dalam negeri, hingga menyebarkan hoaks untuk memanaskan situasi dan memecah belah publik. Tujuannya satu: menciptakan instabilitas.
Lihat saja kondisi dunia akhir-akhir ini. Ketegangan geopolitik makin panas di mana-mana. Ambisi AS di Arktik bikin Eropa berang. Situasi di Iran melibatkan banyak pihak. Afrika jadi ajang perang kepentingan negara-negara benua lain. Belum lagi ancaman konflik di Amerika. Di balik semua gejolak ini, komunitas intelijen asing dari berbagai negara tentu saja tak tinggal diam. Mereka sibuk bekerja.
Informasi dari mereka pun lalu-lalang. Isinya tak jauh-jauh soal kelemahan lawan, kekuatan, dan peluang. Serangan balasan antara Iran dan Israel beberapa waktu lalu, misalnya, memberi gambaran nyata bagaimana perang intelijen bekerja.
Nah, hubungan diplomatik yang putus atau tidak harmonis juga sering jadi pemicu. Ketika Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan suatu negara, itulah celah bagi intelijen negara tersebut untuk masuk. Jadi, wajar saja jika dukungan kita yang konsisten untuk Palestina dan kecaman terhadap Israel, berpotensi menarik perhatian jaringan intelijen mereka di sini.
Belum lagi daya tarik sumber daya alam kita yang melimpah. Itu jelas jadi magnet tersendiri.
Soal operasi intelijen asing di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Para pendahulu kita sering bercerita, rangkaian peristiwa besar di negeri ini jarang yang benar-benar bersih dari campur tangan pihak asing. Ambil contoh tragedi 1965. Ada unsur asing yang disebut-sebut menyerahkan daftar anggota PKI kepada penguasa saat itu.
Lalu kerusuhan Mei 1998. Jaringan telekomunikasi nasional sempat lumpuh, bikin aparat kesulitan koordinasi. Yang menarik, saat itu hanya jaringan di satu kompleks perkantoran tertentu yang masih berfungsi normal. Ternyata, itu adalah kantor perwakilan diplomatik asing.
Ada juga cerita dari seorang wartawan senior di era 90-an. Dia pernah didekati seseorang yang belakangan ketahuan sebagai anggota jaringan intelijen asing.
Orang itu bahkan memperlihatkan daftar rinci pejabat korup, lengkap dengan proyek dan nominal uangnya. Katanya, data itu didapat langsung dari sumber di lapangan.
Fakta lain yang cukup mencengangkan adalah kunjungan diam-diam PM Israel Yitzhak Rabin ke Indonesia pada Oktober 1993. Dia bertemu Presiden Soeharto padahal kedua negara tak punya hubungan diplomatik. Banyak yang terkejut saat kabar itu terbongkar.
Atau yang lebih baru, terungkapnya penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel ke Tiongkok antara 2020-2022. Padahal ekspor bahan mentah itu sudah dilarang. Ini semua cuma secuil gambaran bagaimana jaringan asing bergerak di negara target.
Karena itulah, ajakan Presiden Prabowo sangat relevan. Tentu, ini bukan untuk membungkam kritik. Kritik yang sehat justru harus hidup di ruang publik. Namun begitu, gelombang kritik itu tidak boleh sampai mengobrak-abrik stabilitas nasional dan menciptakan kekacauan. Membuat situasi tidak stabil dan menguras energi bangsa, itulah salah satu tujuan utama operasi intelijen asing.
Untuk mencapainya, mereka akan main di bidang informasi. Menyebar hoaks, memanipulasi opini lewat media sosial, atau mengeksploitasi isu SARA yang sensitif. Ujung-ujungnya ya untuk memecah belah kita, mempertajam konflik, dan akhirnya menggerogoti kepercayaan rakyat pada pemerintah.
Dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Tatanan global porak-poranda, ketegangan di mana-mana. Dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik bagi kita semua adalah tetap waspada. Tetap kritis, tapi juga bijak menjaga stabilitas dan ketertiban bersama. Itu harga mati.
Bambang Soesatyo,
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
Artikel Terkait
Harga Minyak Goreng di Pasar Peterongan Naik, Didorong Kenaikan Biaya Kemasan
Polisi Bongkar Komplotan ATM, Modus Ganjal Kartu Rugikan Korban Rp274 Juta
iCAR V23 Luncurkan Mobil Listrik dengan Sistem Kendali Cerdas Berbasis Chip Snapdragon
Massa Ojol Ricuh di Makassar, Patroli Polisi Rusak Usai Penganiayaan Driver