Ada juga cerita dari seorang wartawan senior di era 90-an. Dia pernah didekati seseorang yang belakangan ketahuan sebagai anggota jaringan intelijen asing.
Orang itu bahkan memperlihatkan daftar rinci pejabat korup, lengkap dengan proyek dan nominal uangnya. Katanya, data itu didapat langsung dari sumber di lapangan.
Fakta lain yang cukup mencengangkan adalah kunjungan diam-diam PM Israel Yitzhak Rabin ke Indonesia pada Oktober 1993. Dia bertemu Presiden Soeharto padahal kedua negara tak punya hubungan diplomatik. Banyak yang terkejut saat kabar itu terbongkar.
Atau yang lebih baru, terungkapnya penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel ke Tiongkok antara 2020-2022. Padahal ekspor bahan mentah itu sudah dilarang. Ini semua cuma secuil gambaran bagaimana jaringan asing bergerak di negara target.
Karena itulah, ajakan Presiden Prabowo sangat relevan. Tentu, ini bukan untuk membungkam kritik. Kritik yang sehat justru harus hidup di ruang publik. Namun begitu, gelombang kritik itu tidak boleh sampai mengobrak-abrik stabilitas nasional dan menciptakan kekacauan. Membuat situasi tidak stabil dan menguras energi bangsa, itulah salah satu tujuan utama operasi intelijen asing.
Untuk mencapainya, mereka akan main di bidang informasi. Menyebar hoaks, memanipulasi opini lewat media sosial, atau mengeksploitasi isu SARA yang sensitif. Ujung-ujungnya ya untuk memecah belah kita, mempertajam konflik, dan akhirnya menggerogoti kepercayaan rakyat pada pemerintah.
Dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Tatanan global porak-poranda, ketegangan di mana-mana. Dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik bagi kita semua adalah tetap waspada. Tetap kritis, tapi juga bijak menjaga stabilitas dan ketertiban bersama. Itu harga mati.
Bambang Soesatyo,
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
Artikel Terkait
Dukcapil Jakarta Bagikan Tips Jitu Lindungi Dokumen Penting Saat Musim Hujan
KPK Panggil Pejabat Dinkes Lampung Tengah, Bongkar Modus Fee Proyek Bupati Nonaktif
Saksi Kunci Kasus Ijon Rp 9,5 Miliar Bupati Bekasi Diperiksa KPK
APBD DKI 2025 Cetak Surplus Rp 3,89 Triliun, Pramono: Fondasi Fiskal Kuat