HNW Tegaskan Sikap Palestina adalah Harga Mati Konstitusi Indonesia

- Selasa, 20 Januari 2026 | 21:05 WIB
HNW Tegaskan Sikap Palestina adalah Harga Mati Konstitusi Indonesia

Di ruang kerjanya yang terletak di Gedung Nusantara III, Senayan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut tamu dari Iran. Pertemuan pada Senin (19/1) itu bukan sekadar pertemuan diplomatis biasa. HNW, dengan tegas, mengingatkan kembali bahwa sikap Indonesia soal Palestina sudah final. Itu mandat konstitusi.

"Kami di MPR adalah penjaga konstitusi," ujarnya dalam keterangan tertulis Selasa (20/1/2026).

"Salah satu ketentuan dasarnya jelas: menolak penjajahan seperti yang dilakukan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Itu ada di Pembukaan UUD 1945, dan MPR sudah menyatakan bagian itu 'tidak bisa diubah'. Harga mati bagi bangsa kita."

Pernyataan itu disampaikannya langsung kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi. HNW pun mengapresiasi langkah negara-negara OKI, termasuk Iran, yang konsisten membela Palestina dan menolak rencana relokasi paksa warga Gaza.

Namun begitu, ia juga menyoroti kekhawatiran. Berbagai langkah sepihak yang terjadi belakangan ini, menurutnya, justru berbahaya. Bisa-bisa malah memperkuat upaya aneksasi Israel atas Gaza.

"Langkah-langkah itu berpotensi menghilangkan Gaza sebagai bagian dari Palestina. Bahkan mengubur two state solution, apalagi mimpi tentang negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh," papar HNW.

"Karena itu, penting bagi kita di OKI untuk tetap satu sikap. Demi Gaza, demi Palestina, dan demi Masjid Al-Aqsa."

Dinamika geopolitik global belakangan ini, di mata HNW, justru memunculkan sisi positif. Solidaritas negara-negara Muslim tampaknya menguat dalam menghadapi tekanan Israel dan sekutunya. Ia mencontohkan penolakan beberapa negara terhadap pengakuan sepihak Israel atas Somaliland, juga sikap terbuka yang menentang ancaman serangan ke Iran.

"Ini perkembangan menarik," ucapnya.

"Ada kesadaran kolektif bahwa kita harus bekerja sama, menjaga kedaulatan, dan tidak terjebak pada pengalihan isu. Sementara itu, pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di Gaza terus berlangsung."

Di sisi lain, kerja sama bilateral dengan Iran sendiri dinilainya sudah sangat baik. HNW menyambut hangat usulan Dubes Boroujerdi untuk memperkuat hubungan antarparlemen. Menurutnya, kolaborasi melalui forum-forum seperti IPU, APA, dan PUIC selama ini sudah berjalan positif.

"Kami sepakat. Hubungan antarparlemen ini pintu penting untuk menguatkan kerja sama di berbagai forum internasional," tambahnya.

Iran: Rezim Zionis Ibarat Kanker Ganas

Sementara dari pihak Iran, Dubes Boroujerdi menyampaikan apresiasi mendalam atas sikap konsisten Indonesia. Dalam pandangannya, Israel adalah sumber utama instabilitas di kawasan.

"Rezim Zionis ini ibarat kanker ganas di kawasan," kata Boroujerdi dengan nada tegas.

"Jika persoalan ini bisa diselesaikan, maka perdamaian dan stabilitas akan lebih mudah terwujud."

Dubes itu menegaskan bahwa Israel punya agenda untuk melemahkan negara-negara Muslim. Iran, belajar dari sejarah seperti yang terjadi pada Libya dan Irak, tidak akan pernah menerima tekanan yang melucuti kemampuan pertahanannya.

"Kami tidak akan terima tuntutan yang menghilangkan kemampuan pertahanan kami," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan, Boroujerdi mengundang HNW untuk kembali berkunjung ke Iran. Ia juga mengundangnya untuk menghadiri peringatan Hari Nasional Iran di Jakarta, 10 Februari 2026 mendatang. Undangan itu diterima baik oleh HNW.

"Saya sepakat. Cara terbaik memperkuat hubungan ya dengan saling mengunjungi, berdialog langsung," ujarnya.

Pertemuan itu ditutup dengan penegasan tentang solidaritas. Bagi HNW, umat Islam bagaikan satu tubuh. Jika ada satu bagian yang terluka, seluruhnya akan merasakan sakit yang sama.

"Kerja sama dan kebersamaan itulah kuncinya. Untuk membela kemanusiaan, untuk menegakkan keadilan," pungkasnya.

Editor: Handoko Prasetyo

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar