Militer Thailand, di sisi lain, membantah keras. Mereka menampik tuduhan menggunakan kekerasan untuk merebut wilayah. Pihak Thailand bersikukuh bahwa kehadiran pasukannya berada di daerah yang sejak dulu memang merupakan wilayah mereka. Klaim dan bantalan, saling silang.
Laporan LICADHO ini memberi detail yang lebih konkret. Menurut mereka, "sejumlah besar rumah dan bangunan" di dua desa di Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja, telah dihancurkan dan dibersihkan oleh pasukan Thailand. Aksi penghancuran itu terjadi setelah gencatan senjata 27 Desember.
"Penghancuran rumah-rumah sipil selama konflik bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum hak asasi manusia internasional, terlepas dari sisi perbatasan mana rumah-rumah itu berada,"
Begitu bunyi pernyataan tegas LICADHO. Laporan ini, seperti dikutip kantor berita AFP, kembali menyorot betapa rentannya warga sipil terjepit di tengah sengketa yang tak kunjung usai. Situasinya masih tegang, dan nasib ribuan orang yang terdampak sepertinya masih jauh dari kata aman.
Artikel Terkait
Wamen Sos Tegaskan Lahan Sekolah Rakyat Harus Bebas Sengketa
HNW Tegaskan Sikap Palestina adalah Harga Mati Konstitusi Indonesia
Bupati Pati Tersangkut Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Tangkap Tangan
Di Balik Kunjungan Gibran, Polri Jaga Ketertiban dan Bantuan untuk Korban Banjir Bekasi