Kampus dan Kementerian HAM Kolaborasi, Tanam Nilai HAM Berbasis Budaya Papua

Pada Senin lalu, di Jayapura, sebuah nota kesepahaman ditandatangani. Ini bukan MoU biasa, tapi kerja sama antara Kementerian HAM RI dan Universitas Cendrawasih (UNCEN). Menurut Menteri HAM Natalius Pigai, langkah ini adalah fondasi penting. Tujuannya jelas: membangun masa depan Papua yang lebih adil, damai, dan tentu saja, bermartabat.

"Penguatan pendidikan HAM adalah bagian dari upaya membangun Papua yang adil, damai, dan bermartabat. Dari kampus, kita menanamkan nilai-nilai kemanusiaan untuk masa depan generasi Papua,"

tegas Pigai dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1/2026).

Ia melihat peran kampus, khususnya UNCEN, sangatlah strategis. Di sanalah nilai-nilai kemanusiaan bisa ditanamkan pada generasi muda. Namun begitu, Pigai punya catatan penting. Pengembangan pendidikan HAM di tanah Papua ini tak boleh mengabaikan akar budaya. Ia menekankan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia harus berjalan selaras dengan adat serta kearifan lokal yang sudah hidup turun-temurun. Kalau tidak, upaya ini bisa jadi kurang diterima secara luas oleh masyarakat.

"UNCEN adalah pusat persemaian manusia Papua yang cerdas. Dari kampus inilah nilai-nilai hak asasi manusia harus ditanamkan agar melahirkan generasi yang bermartabat dan berperadaban,"

jelasnya lagi.

Di sisi lain, Pigai punya visi yang lebih luas. Ia mendorong agar peran akademik UNCEN nantinya tidak berhenti di Papua saja. Melalui Pusat Studi HAM-nya, universitas ini diharapkan bisa menjangkau wilayah lain di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara. Kerja sama lintas daerah ini dinilai krusial agar pemahaman tentang HAM bisa berkembang secara merata, tidak hanya terpusat di satu tempat.

Sementara itu, dari pihak kampus, Rektor UNCEN Oscar Oswald O. Wambrauw menyambut baik kerja sama ini. Bagi dia, penandatanganan MoU itu adalah langkah strategis yang punya dampak nyata.

"Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam konteks hak asasi manusia yang sangat relevan dengan kondisi sosial di Papua,"

ujar Oscar.

Ia menegaskan, ini bukan sekadar acara seremonial belaka. Ini adalah pintu masuk bagi program-program konkret yang akan segera dieksekusi. Untuk mendukung itu, kapasitas akademik di bidang HAM terus diperkuat. Tidak hanya lewat Fakultas Hukum, tapi juga melalui berbagai pusat kajian yang sudah dibentuk.

"Ke depan, kami akan mempersiapkan berbagai kegiatan kerja sama, termasuk dukungan pendanaan dan pemanfaatan lokasi-lokasi yang telah disiapkan kementerian untuk memberikan literasi pendidikan umum sekaligus pendidikan HAM bagi masyarakat Papua,"

tutup Oscar.

Jadi, kolaborasi ini pada dasarnya ingin membawa perubahan dari dalam. Dimulai dari bangku kuliah, dengan menghormati budaya lokal, lalu merambat ke seluruh penjuru kawasan timur. Sebuah langkah awal yang ambisius, dan kita lihat saja nanti hasilnya.