SBY Berbicara, Dunia Bergegas: Alarm Perang Dunia III dan Seruan Diplomasi Indonesia

Dinamika geopolitik global yang memanas belakangan ini ternyata juga mengusik ketenangan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY, presiden keenam Republik Indonesia, secara terbuka menyuarakan kecemasannya. Bahkan, ia sampai menyoroti potensi mengerikan: ancaman Perang Dunia ketiga. Pernyataan sang negarawan ini langsung memantik beragam tanggapan.

Amelia Anggraini dari NasDem, yang menjabat di Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, punya pandangan menarik. Menurutnya, peringatan SBY itu jangan justru bikin kita panik. Lebih baik dibaca sebagai alarm, sebuah peringatan dini.

"Saya menghormati peringatan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6 dan juga negarawan yang puluhan tahun menekuni isu perdamaian dan keamanan internasional," ujar Amelia kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

"Kekhawatiran beliau soal risiko eskalasi menuju konflik yang lebih luas patut dibaca sebagai alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan, tetapi untuk memperkuat ikhtiar de-eskalasi," sambungnya.

Nah, terkait langkah konkret, Amelia menekankan peran Kementerian Luar Negeri. Ia mendorong Kemlu untuk lebih lantang lagi menyuarakan penghormatan terhadap hukum internasional di forum dunia. Tak kalah penting, pemerintah wajib memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri benar-benar terjaga. Itu hal mendasar.

"Terkait PBB, saya melihat Kemlu RI dan pemerintah memang perlu lebih proaktif," katanya.

Amelia merinci, langkah itu bisa berupa mendorong langkah-langkah strategis lewat jalur multilateral. Mulai dari memperkuat diplomasi pencegahan, menginisiasi forum-forum darurat yang relevan, hingga memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Intinya, menegakkan hukum internasional.

"Tujuannya jelas memperlebar ruang dialog sebelum 'ruang dan waktu' pencegahan makin sempit seperti yang diingatkan Pak SBY," tegas anggota Komisi I DPR ini.

Di sisi lain, Amelia punya catatan krusial. Dorongan untuk perdamaian secara bebas dan aktif di kancah global itu harus punya pondasi dalam negeri yang kokoh. Ia sepakat dengan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kerap mengatakan foreign policy begins at home.

"Kebijakan luar negeri akan kuat kalau ketahanan nasional, stabilitas sosial, ekonomi, ketahanan energi-pangan, kesiapsiagaan perlindungan WNI, dan koordinasi lintas lembaga-benar-benar siap," papar Amelia.

Dari situ, barulah Indonesia bisa bergerak. Dengan fondasi yang kuat, upaya mendorong perdamaian akan lebih kredibel, bebas-aktif, dan yang paling penting: berorientasi pada hasil nyata. Bukan sekadar wacana.